“Pasti akan bahas. ‘Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di Prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada,” ujar Tito Karnavian.
Presiden Prabowo Lempar Wacana
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (12/12) saat menghadiri acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik.
Presiden menilai sistem politik di Indonesia berbiaya tinggi dan tidak efesien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” kata Presiden Prabowo.
DPR melalui Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid yang mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung karena berbiaya mahal.
Jazilul mengatakan tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada Pilkada 2024. Pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp 1 triliun hanya untuk Pilkada Jawa Barat, belum lagi pilkada di wilayah lainnya.
“Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp 1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” kata Jazilul.
