Kamis, 19 November 2026

Pemprov Sumut Sinkronkan dan Perbarui Lima Sektor Prioritas Pascabencana

Agus Supratman - Jumat, 27 Maret 2026 10:45 WIB
Pemprov Sumut Sinkronkan dan Perbarui Lima Sektor Prioritas Pascabencana
Topikseru.com, Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran pada lima sektor prioritas pascabencana, yakni perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap pada kegiatan Penajaman Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diselenggarakan pada 26–27 Maret 2026 di Bina Graha, Kantor Bapperida Provsu, Kamis (26/3/2026). "Proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Sumut telah melalui beberapa tahapan perencanaan yang terstruktur," ujarnya. Ia menjelaskan, proses tersebut diawali dengan pemutakhiran rencana induk penanggulangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (PRRP) Sumatera. Selanjutnya, dilakukan pendampingan pemutakhiran rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota di Sumut. Saat ini, tahapan telah memasuki penajaman usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangan provinsi. Tujuan sinkronisasi ini, lanjutnya, untuk memastikan kesesuaian usulan dengan dokumen Jitupasna, mengidentifikasi usulan yang belum terakomodasi dalam rencana aksi kementerian/lembaga dan rencana induk, serta mengintegrasikan usulan kegiatan prioritas ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. "Kita harus memastikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan kondisi, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan melalui pendekatan build back better, sehingga hasil yang dicapai lebih aman, lebih tangguh, dan berkelanjutan," ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah menyampaikan, penentuan kriteria prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi dalam tiga kategori. Prioritas pertama (kritis) merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan pemulihan fungsi dasar wilayah. Prioritas kedua (penting) mencakup kegiatan yang mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan tingkat kerusakan sedang dan dampak cukup luas. Sedangkan prioritas ketiga (pendukung) meliputi kegiatan penguatan, peningkatan kualitas, atau mitigasi bencana yang tidak bersifat mendesak. "Pelaksanaan desk penajaman usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini adalah untuk percepatan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana Provinsi Sumut melalui penajaman usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terhadap usulan kegiatan yang menjadi kewenangan sesuai dengan dokumen Jitupasna/R3P Provinsi Sumut," ujarnya.

Sumber
:
Berita Terkait
KPK Bongkar Modus Korupsi Dana Bencana BNPB, Pinjam Bendera hingga Mark-up Harga
16.118 UMKM Sumut Terdampak Bencana Terima Bantuan Presiden Rp 48,35 Miliar, Ini Rincian Penerimanya
Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Sumut, Pemerintah Minta Daerah Siaga
Banjir Langkat Rendam 193,4 Hektare Lahan, 1.009 Ternak dan 2.755 Warga Terdampak
Banjir Besar di Abdya, Jalur Blangpidie-Meulaboh Lumpuh Total! Ratusan Kendaraan Terjebak
Apel Siaga Bencana di Medan Diwarnai Keributan, Kepling dan Satpol PP Terlibat Adu Mulut