Menko Pangan Zulkifli Hasan: Tak Boleh ada Sekolah yang Tak dapat Makan Bergizi

Topikseru.com – Pemerintah pusat resmi mengaktifkan tim koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan Program MBG (Makan Bergizi) di sekolah. Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 dan dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda Universitas Al Washliyah Medan, Kamis (30/10/2025), Zulkifli menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program menjadi agenda prioritas nasional, terutama dalam pemerataan akses gizi.

“Jangan sampai ada sekolah yang mendapatkan jatah, sementara sekolah lain tidak. Semua anak Indonesia berhak menerima makanan bergizi,” ujarnya.

Target Rampung Sebelum Maret 2026

Zulkifli menekankan bahwa pemerintah menargetkan seluruh agenda dan distribusi program MBG terselesaikan sebelum Maret 2026. Upaya percepatan tengah dilakukan melalui konsolidasi data, evaluasi rantai pasok, dan sinkronisasi anggaran lintas kementerian.

Program ini ditujukan untuk menjangkau 82,9 juta anak di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan kualitas gizi, pemerintah berharap program ini membuka lapangan kerja baru di sektor pangan, mulai dari produksi bahan baku hingga distribusi.

Melibatkan 13 Kementerian dan Lembaga

Tim koordinasi ini beranggotakan 13 kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, BKKBN, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mereka bertugas menyelaraskan kebijakan, mengawasi rantai pasok bahan pangan, serta melakukan evaluasi secara berjenjang dari pusat hingga daerah. Setiap progres wajib dilaporkan kepada Presiden minimal tiga bulan sekali.

Strategi Perbaikan SDM Melalui Gizi

Dalam orasinya, Zulkifli menyebut program makan bergizi merupakan bagian dari strategi perbaikan sumber daya manusia nasional. Dia menilai pemerataan akses gizi menjadi pondasi produktivitas generasi mendatang sekaligus penguatan ekonomi Pancasila.

Menurutnya, kebijakan pangan era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan koreksi terhadap kebijakan pasar bebas yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

“Program ini memberikan harapan pada masa depan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada segelintir penguasa ekonomi,” katanya.

Ketahanan Gizi dan Pemerataan Ekonomi

Program MBG dinilai relevan untuk meningkatkan ketahanan gizi, memperbaiki kualitas
tumbuh kembang anak, mengurangi disparitas antarwilayah, serta menekan potensi stunting.

Pemerintah menyebut agenda ini sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing bangsa.