Topikseru.com – Pemerintah semakin mengencangkan strategi transisi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menetapkan alokasi volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel tahun 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter (kl) untuk mendukung keberlanjutan program mandatori biodiesel nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listyani menjelaskan, alokasi tersebut terbagi dalam dua skema utama, yakni Public Service Obligation (PSO) sebesar 7.454.600 kl dan non-PSO sebesar 8.191.772 kl.
“Pelaksanaan program mandatori biodiesel tahun 2026 akan didukung sinergi 32 Badan Usaha BBM dan 26 Badan Usaha BBN yang telah ditunjuk pemerintah, dengan skema insentif PSO tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya,” ujar Eniya, Selasa (23/12/2025).
Dasar Hukum dan Arah Kebijakan
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025, yang mengatur penunjukan badan usaha serta alokasi volume biodiesel untuk pencampuran minyak solar sepanjang 2026.
Menurut Eniya, kebijakan ini menjadi bagian dari langkah struktural pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor solar, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mempercepat pemanfaatan sumber energi domestik berbasis sawit.
Dampak Ekonomi: Hilirisasi hingga Serapan Tenaga Kerja
Kementerian ESDM memproyeksikan program biodiesel 2026 akan memberikan dampak ekonomi signifikan. Dari sisi industri, kebijakan ini diperkirakan mampu meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel hingga Rp 21,8 triliun.
Selain itu, implementasi mandatori biodiesel juga berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp 139 triliun, sekaligus menyerap lebih dari 1,9 juta tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri sawit nasional.
“Program ini bukan hanya soal energi, tetapi juga soal pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kemandirian industri nasional,” ujar Eniya.
Kontribusi terhadap Target Emisi
Dari sisi lingkungan, mandatori biodiesel 2026 diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41,5 juta ton CO2e, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).
Pemerintah menegaskan bahwa keberlanjutan program ini akan menjadi tulang punggung implementasi Biodiesel 40 persen (B40) agar berjalan optimal dan berkelanjutan.
Pengawasan Ketat dan Evaluasi Berkala
Untuk memastikan efektivitas kebijakan, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola, transparansi, dan pengawasan distribusi biodiesel.
Pengawasan dilakukan mulai dari standar mutu produk, distribusi di titik serah, hingga verifikasi volume dan kualitas oleh surveyor independen.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka ruang evaluasi kebijakan. Penyesuaian target alokasi biodiesel dimungkinkan apabila terdapat perubahan kebutuhan energi nasional atau kebijakan strategis di masa mendatang.
