Evaluasi Haji 2025: Jemaah Terpisah dan Seleksi Kesehatan Jadi Sorotan KBIHU Medan

Topikseru.com – Kericuhan yang terjadi selama puncak ibadah haji 2025 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta terpisahnya jemaah haji asal Indonesia di pemondokan, menjadi perhatian serius dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Ikhwansyah Nasution, pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al Adliyah sekaligus Ketua Rombongan (Karom) Kloter 9 asal Medan, Sumatera Utara.

“Kejadian tahun ini sungguh memprihatinkan. Banyak jemaah yang terpisah hotelnya, bahkan tendanya, karena tergabung dalam syarikat yang berbeda meskipun berasal dari provinsi yang sama,” ujar Ikhwansyah setibanya di Asrama Haji Medan, Minggu, 22 Juni 2025.

Syarikat Acak dan Jemaah Haji 2025 Terpisah

Menurutnya, pengelompokan jemaah berdasarkan syarikat yang tidak memperhatikan zonasi domisili menjadi akar persoalan. Ia menyarankan Kementerian Agama bersama instansi terkait mengelompokkan jemaah berdasarkan wilayah geografis, bukan acak administratif.

“Misalnya, provinsi-provinsi di Sumatera bagian utara seperti Sumut, Aceh, Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi bisa tergabung dalam satu syarikat. Sementara Sumsel, Bengkulu, dan Lampung dikelompokkan dalam syarikat terpisah,” paparnya.

Pengelompokan tersebut, lanjutnya, akan mempermudah pemerintah dalam mengelola visa, distribusi logistik, dan akomodasi, serta menghindari perpecahan jemaah satu provinsi.

Kesehatan Jemaah: Seleksi Istitha’ah Dianggap Lemah

Selain syarikat, seleksi istitha’ah kesehatan atau kelayakan medis jemaah juga menjadi sorotan tajam. Ikhwansyah mengungkapkan bahwa beberapa jemaah di kloternya merupakan penderita penyakit berat, termasuk kanker stadium empat dan stroke.

“Di kloter kami asal Medan, ada jemaah yang meninggal dunia dan ternyata beliau adalah pasien kanker stadium empat. Ini menandakan proses seleksi kesehatan masih lemah dan kompromistis,” katanya.

Dia mendesak agar Dinas Kesehatan dan Kemenkes lebih ketat dan transparan dalam proses verifikasi kesehatan jemaah.

Menurutnya, meloloskan jemaah haji dengan kondisi kritis tidak hanya membahayakan keselamatan pribadi, tetapi juga menjadi beban moral dan logistik bagi jemaah lain.

Sebagai pembimbing yang hampir setiap tahun mendampingi jemaah ke Tanah Suci, Ikhwansyah menegaskan bahwa masukan ini harus dijadikan catatan serius dalam evaluasi nasional haji.

“Kita tidak ingin masalah ini berulang. Evaluasi haji 2025 harus dilakukan agar pelaksanaan haji lebih tertib, manusiawi, dan terkoordinasi,” pungkasnya.