Aria menyebut pihaknya akan memanggil pejabat dari pemerintah daerah Anambas untuk memberikan klarifikasi dan memastikan pengawasan terhadap aset-aset negara dilakukan secara akurat dan berkelanjutan.
“Kelihatannya fungsi pengawasan yang lebih canggih atau lebih terukur penting dilakukan, baik oleh Kemendagri maupun stakeholders lainnya,” katanya.
Geopark, Pencemaran, dan Tata Kelola Laut Jadi Sorotan
Komisi II DPR juga menyoroti berbagai aspek pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari wilayah berstatus UNESCO Global Geopark, hingga pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri dan produksi manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Aria, penanganan isu-isu ini harus lintas sektoral dan tidak dapat dibebankan hanya kepada Kemendagri semata. Kolaborasi antar-kementerian dinilai menjadi kunci agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Kami melihat ini harus lebih komprehensif, harus melibatkan sinergi kolaborasi dengan kementerian lain,” tuturnya.
Penulis : Muchlis
Sumber Berita : Antara
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
