Prioritas utama adalah memastikan kehidupan masyarakat kembali normal secepat mungkin.
Menghindari Ulangi Kesalahan Tahun Lalu
Menkeu Purbaya juga mengakui bahwa pada tahun sebelumnya, kebijakan penghematan anggaran sempat menuai kritik karena dianggap kurang terukur dan berdampak pada layanan publik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah belajar dari pengalaman tersebut.
“Kita tidak mau mengulangi lagi seperti tahun lalu, di mana anggaran dipangkas asal potong saja tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya,” tegasnya.
Kini, pendekatan yang diambil lebih holistik: setiap keputusan anggaran dikaji berdasarkan dampaknya terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan sosial.
Efisiensi dilakukan bukan untuk mengurangi kualitas layanan, tetapi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan uang negara.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Dalam konteks bencana yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, transparansi dalam pengelolaan dana darurat menjadi krusial.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran penanggulangan bencana akan dipantau ketat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawas independen lainnya.
“Masyarakat berhak tahu ke mana uang negara mengalir, terutama dalam situasi darurat seperti ini. Kami berkomitmen penuh pada akuntabilitas dan transparansi,” tuturnya.
Harapan bagi Masyarakat Sumatera
Bagi warga Sumatera yang kini berjuang memulihkan kehidupan pasca-bencana, jaminan ketersediaan dana dari pemerintah pusat menjadi angin segar di tengah duka.
Namun, selain dukungan finansial, yang tak kalah penting adalah kehadiran negara dalam bentuk pendampingan psikologis, pemulihan sosial, dan penguatan ketahanan komunitas terhadap bencana di masa depan.
Pemerintah berjanji tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik—build back better—dengan pendekatan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis risiko bencana.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pulau Sumatera—yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan bencana—dapat menjadi contoh ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan iklim dan geologis yang semakin kompleks di era modern.
