Nasional

Pembubaran Paksa dan Intimidasi Mengancam Demokrasi, Ini Sejumlah Peristiwa Serupa yang Terjadi

×

Pembubaran Paksa dan Intimidasi Mengancam Demokrasi, Ini Sejumlah Peristiwa Serupa yang Terjadi

Sebarkan artikel ini
Pembubaran paksa
Tangkapan layar video aksi pembubaran diskusi yang terjadi di Jakarta, Sabtu, 28 September 2024. Foto: Antara/Walda Marison

Ringkasan Berita

  • Terbaru, aksi sekelompok orang yang masuk ke dalam hotel dan membubarkan acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel…
  • Sementara aparat kepolisian hanya menonton dan membiarkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh mereka,” kata Direkt…
  • Tindakan main hakim sendiri ini selain menjadi teror, juga telah merusak nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

TOPIKSERU.COM – Aksi pembubaran paksa kegiatan di ruang publik yang disertai intimidasi dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab kembali mencuat. Tindakan main hakim sendiri ini selain menjadi teror, juga telah merusak nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Terbaru, aksi sekelompok orang yang masuk ke dalam hotel dan membubarkan acara diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 28 September 2024.

Tidak saja merusak properti kegiatan diskusi, para pelaku turut melakukan intimidasi terhadap peserta yang ada dalam ruangan.

Berbagai pihak telah menyatakan kecaman terhadap aksi pembubaran disertai intimidasi pada ruang-ruang sipil itu. Mereka menilai aksi tersebut telah mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kecam Pembubaran Paksa dan Intimidasi

SETARA Institute secara tegas mengecam keras tindakan pembubaran paksa diskusi FTA di Hotel Kemang.

Pembubaran diskusi secara paksa sebagai teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman terhadap ruang sipil yang mulai menyempit.

Mereka juga mengecam pembiaran oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi saat terjadinya aksi premanisme tersebut.

“Mereka membubarkan secara paksa kegiatan diskusi tersebut dengan mengacak-acak ruangan diskusi. Sementara aparat kepolisian hanya menonton dan membiarkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh mereka,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam keterangan tertulis, melansir Tempo.co, Senin (30/9).

Amnesty Internasional Indonesia juga mengecam tindakan pembubaran paksa diskusi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid meminta Polri mengusut kasus pembubaran paksa kegiatan diskusi Forum Tanah Air di Kemang, Jakarta Selatan.

Dia mendesak kepolisian menindak pelaku yang terlibat termasuk dalang dari pembubaran Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional tersebut.

Usman Hamid juga mendorong Komisi III DPR RI mengevaluasi kinerja kepolisian secara menyeluruh. Evaluasi ini penting untuk menjaga hak asasi manusia secara menyeluruh.

Amnesty International Indonesia mencatat bahwa sejak Januari 2019 hingga September 2024 terdapat sedikitnya 255 kasus intimidasi dan serangan fisik atas setidaknya 482 pembela HAM. Mereka terdiri dari aktivis, masyarakat adat, petani, akademisi, dan jurnalis.

Polisi Bekuk Pelaku

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu pada Minggu (29/9) mengatakan bahwa Polri telah membekuk beberapa orang pelaku pembubaran paksa diskusi tersebut.

Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengatakan lima orang pelaku pembubaran paksa diskusi FTA itu telah polisi amankan.

Baca Juga  Menteri Agama Nasaruddin Umar Serukan Umat Jaga Bangsa: Mudah-mudahan Ini Peristiwa Terakhir

“Kelima orang yang kami tangkap adalah FEK, GW, JJ, LW dan MDM,” kata Brigjen Pol Djati Wiyoto, Minggu.

Brigjen Pol Djati mengatakan pria berinisial FEK berperan sebagai koordinator aksi pembubaran paksa.

Sedangkan GW dan dua pelaku lain, masuk ke dalam ruangan seminar melakukan perusakan baliho dan membubarkan diskusi.

Namun, tahukah topikers kasus pembubaran paksa dan intimidasi terhadapa ruang sipil lain juga juga terjadi.

Berikut peristiwa serupa yang juga terjadi di Indonesia:

Aksi Damai Global Climate Strike

Pembubaran dan tindakan intimidasi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dialami oleh massa aksi damai Global Climate Strike atau Jeda Iklim Global, pada Jumat 27 September 2024.

Aksi yang merupakan gerakan non-partisan dan kelompok orang muda ini mengangkat permasalahan perubahan iklim.

Koalisi Global Climate Strike awalnya menggelar aksi damai di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Namun, pada pukul 13.30 WIB sekelompok orang merampas alat-alat peraga aksi.

Sekelompok orang tersebut merampas patung manekin Raja Jawa, poster dan alat pengeras suara. Aparat kepolisian yang ada di lokasi tidak melakukan penindakan terhadap aksi tersebut.

Aksi intimidasi dan pembubaran paksa berlanjut saat massa koalisi berada di Jalan Sudirman. Sekelompok orang mengepung massa dan kembali merampas alat peraga aksi.

Namun para polisi yang berjaga-jaga di dekat massa aksi membiarkan insiden itu terjadi walau ada peserta aksi meneriakkan minta tolong kepada polisi.

Intimidasi Petani Pundenrejo

Tindakan intimidasi juga dialami petani di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), saat Peringatan Hari Tani, Minggu (29/9).

Petani mendapat intimidasi dari sekelompok orang yang merusak tanaman mereka dan merampas spanduk-spanduk aspirasi petani.

Peristiwa ini terkait konflik agraria antara petani Pundenrejo dengan pihak korporasi.

Pembubaran Diskusi PWF

Pada 20 Mei 2024, pembubaran paksa kegiatan diskusi dan intimidasi terjadi di Denpasar, Bali.

Sekelompok orang dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) memberhentikan paksa acara People’s Water Forum (PWF) 2024 di Institut Seni Indonesia.

PWF 2024 merupakan acara tandingan World Water Forum (WWF) 2024 di Bali.

PGN membubarkan kegiatan People’s Water Forum 2024 dengan tudingan melanggar imbauan lisan Penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya.

Adapun imbauan tersebut dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bali, khususnya pada 18 hingga 25 Mei 2024 untuk WWF.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Reza Sahib, menuturkan, massa PGN berkali-kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta menghentikan pelaksanaan PWF 2024.

Padahal, PWF 2024 adalah forum masyarakat sipil yang bertujuan sebagai ruang mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.