Ringkasan Berita
- dijelaskan, insiden itu terjadi Selasa (17/9) sekitar pukul 16:00 WIB.
- Tapi kita tetap menjelaskan sesuai dengan landasan hukum dari apa yang menjadi pertanyaan," sebutnya.
- Massa Kian Ramai Setelah pleno, kata Adi, KPU Labura memproses administrasi dan menyerahkan tanda terima ke Bapaslon …
TOPIKSERU.COM, LABURA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Labuhanbatu Utara, Adi Susanto, beserta 2 komisioner lainnya sempat mengalami penahanan oleh massa Pendukung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung.
Saat dikonfirmasi Topikseru.com Jumat (20/9), Adi Susanto membenarkan peristiwa tersebut. dijelaskan, insiden itu terjadi Selasa (17/9) sekitar pukul 16:00 WIB. Bersamaan, saat KPU Labura menerima berkas pendaftaran Bapaslon Ahmad Rizal-Darno usungan PDI Perjuangan.
“Setelah kita terima, kita lakukan pemeriksaan. Setelah itu kita melakukan pleno untuk mengambil kesimpulan apakah yang diantar itu memenuhi syarat atau tidak, karena pleno juga alot, jadi selesai pukul 22.00 WIB,” kata Adi menjawab topikseru.com, Jumat (20/9/2024).
Saat pelaksanaan pleno, Adi mengakui jika dirinya beberapa kali keluar dan melihat banyak massa pendukung Bapaslon Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung, sudah berkumpul di depan Kantor KPU Labura.
“Sudah ramai orang berkumpul, pada pukul 21.00 kita juga mendengar ada banyak yang berorasi. Disitu kita tetap pleno di lantai atas, sampai selesai pukul 22;00,” ujarnya.
Massa Kian Ramai
Setelah pleno, kata Adi, KPU Labura memproses administrasi dan menyerahkan tanda terima ke Bapaslon Ahmad Rizal-Darno. Saat itu, dia mengaku massa semakin ramai.
“Setelah itu kita memberikan keterangan kepada teman-teman media. Disitu ada orang-orang diluar wartawan yang ikut bertanya. Tapi kita tetap menjelaskan sesuai dengan landasan hukum dari apa yang menjadi pertanyaan,” sebutnya.
Setelah dirasa cukup menjelaskan, Adi beserta komisioner KPU Labura berencana untuk keluar dari Kantor KPU untuk kembali ke rumah masing-masing.
“Karena sudah dini hari, saya mau pulang dan bersiap-siap untuk mendampingi Bapaslon menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan besoknya. Kemudian kawan-kawan yang lain melakukan verifikasi terhadap berkas yang dikasih ke KPU,” jelasnya.
Dikepung Massa
Namun, saat hendak pulang, disitulah Adi dan 2 komisioner lainnya diduga menjadi korban persekusi oleh pendukung Bapaslon Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung.
“Kita dihalangi nggak bisa keluar. Kalau dibilang ya dikepung ya memang semua sudut jalan dipenuhi massa, di video beredar itu sangat jelas kita di dalam kerumunan,” ucapnya.
Adi mengungkapkan, massa yang berkumpul meminta KPU Labura untuk menunjukkan satu dokumen SKCK. Namun, Adi menolaknya lantaran dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri.
“Saya katakan kita pleno lah karena saya tak bisa ambil keputusan sendiri,” ucapnya.
Setelah mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian, Adi dan 2 komisioner lainnya berhasil diamankan ke dalam Kantor KPU Labura. Adi mengungkapkan, dirinya tertahan tak bisa keluar selama 4 jam.
“Sampai azan subuh kita nggak bisa turun. Sekitar pukul 4 subuh, Polres Labuhanbatu masuk dan melakukan mediasi, massa disitu masih bertahan. Salah satu koordinator aksi mengatakan kalau tidak dimediasi dan ada kesepakatan akan tetap bertahan sampai nanti penetapan,” ungkapnya.
Setelah dilakukan mediasi, Adi mengatakan ada beberapa hal yang disepakati. Setelah itu, KPU Labura membuat berita acara.
“Hasil mediasi terkait dengan kunjungan ke tim gabungan partai, untuk meng kroscek surat yang diterbitkan oleh PDIP. Besoknya kawan-kawan KPU dipecah dan melakukan itu,” jelasnya.
Tak Lapor Polisi
Selama tertahan, Adi mengatakan jika ia dan 2 komisioner lainnya tidak mendapat tindakan kekerasan dari massa. Hanya saja, ia dan koleganya mendapat dorongan saat berada di tengah-tengah massa.
Ia menambahkan, peristiwa itu tidak akan dilaporkannya kepada pihak berwajib. Adi mengatakan, jika KPU Labura hanya fokus menjalankan tahapan-tahapan Pilkada serentak 2024
” Nggak ada rencana lapor ke polisi karena kita fokus ke pekerjaan karena padat tahapannya, kita khawatir kalau ambil langkah itu bisa tertinggal tugas pokok kita,” ujarnya.
“Sebagai lembaga kita sudah berkoordinasi dengan polres untuk penambahan pengamanan dan lainnya dalam hal pencegahan,” tutupnya.
