Ringkasan Berita
- Anas menyampaikan hal itu dalam diskusi yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISI) Universitas Airl…
- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan ketika partai menjadi event organizer ekonomi, maka cita-cita yang d…
- "Ada realitas lain bahwa aktor-aktor politik makin jumbuh dengan aktor-aktor ekonomi.
TOPIKSERU.COM, SURABAYA – Politikus Anas Urbaningrum menilai telah terjadi kejumbuhan atau overlap antara aktor politik dan ekonomi dalam kehidupan partai politik.
Anas menyampaikan hal itu dalam diskusi yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISI) Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (14/10).
“Ada realitas lain bahwa aktor-aktor politik makin jumbuh dengan aktor-aktor ekonomi. Tanpa riset pun dengan kacamata terbuka, komposisi anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota mengalami kejumbuhan,” kata Anas Urbaningrum.
Dalam diskusi Anas menyebut gejala kejumbuhan atau overlap antara kamar politik dan kamar ekonomi ini menjadi akar tumbuhnya kekuatan oligarki.
“Dulu, pada era Orba oleh Pak Harto kamarnya dipisah. Pak Harto bisa mengontrol, sekarang ketika tidak ada kuasa tunggal maka partai-partai kecenderungannya berfungsi sebagai event organizer kepentingan ekonomi,” ujar Anas.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan ketika partai menjadi event organizer ekonomi, maka cita-cita yang dirumuskan oleh reformasi 1999 makin menjauh.
Menurutnya, sistem ownership atau kepemilikan partai semakin jauh dari kata modern. Berbeda dengan perusahaan yang semakin modern karena kepemilikan saham oleh publik.
“Sekarang partai cenderung bukan lagi berbentuk CV atau perseroan terbatas (PT), tetapi (lebih) mendekati toko kelontong,” kata Anas Urbaningrum.
Dia berharap kampus harus mencermatai, bahwa dulu ada realitas kompetisi itu berbasis ideologi.
“Dulu, realitas politik digerakkan sistem ideologi partai. Kalau polarisasi berbasis ideologi tetapi sistemmya presidensial apakah melahirkan instabilitas politik,” kata alumni HMI ini.
Anas mengatakan pragmatisme politik partai lebih berbahaya daripada pragmatisme ideologi negara karena ideologi negara sudah selesai.
“Bahkan ada partai baru sekalipun yang dirancang ownership-nya tunggal. Jadi kapan saja mau ganti pengurus atau memecat orang lebih mudah. Ada partai berpuluh tahun ikut Pemilu, tetapi tidak melakukan Musda dan Muscab,” ujar Anas.
“Ini menggambarkan cara pandang pengelolaan partai. Bagi pembelajaran, ini bagus menjadi bahan penelitian, tetapi dalam membangun konteks politik demokratis, tentu ini masih jauh,” imbuhnya.
Tradisi Konflik dan Konsensus
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 1997 – 1999 ini menyebut setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, membangun partai politik yang bagus sudah dianggap tidak penting.
Dia menilai selama ini partai politik menganggap perkakas yang penting adalah tujuan tercapai.
“Perlu ada penataan. Tata ulang UU parpol secara mendasar. Saya pesimis selama mainstraim-nya seperti sekarang,” kata Anas.
Anas mengatakan semua organisasi dalam pembangunan sistemnya harus terbiasa mentradisikan kompetisi konflik dan konsensus.
“Kalau tidak dilatih secara internal, yang diatur berdasarkan tata kompetisi internal, maka tidak ada soft skil dalam mengelola partai. Orang yang tidak biasa berdebat dalam diskusi maka pasti mutungan (mudah putus asa) karena menganggap orang yang berbeda pandangan bukan lawan berpikir, tetapi musuh,” kata Anas.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini mengatakan kalau dalam internal partai tidak dibiasakan berkompetisi, maka tidak akan tumbuh leadership politik, yang salah satunya adalah keterampilan politik.
“Tugas leader itu menjahit berbagai fikiran dan agenda agar terinstitusionalisasi sebagai agenda organisasi,” ujar Anas.
Dia mengatakan menjadi aktifis politik mesti sungguh-sungguh, berani dan siap capek. Kalau tidak siap maka tidak akan terurus barang tersebut sehingga akan keropos dan ringkih.
