Ringkasan Berita
- Kebijakan ini langsung memantik sentimen positif di pasar modal, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup me…
- "Janji saya menambah Rp 200 triliun ke perbankan sudah diputuskan.
- Pelaku pasar kini menanti hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16–17 September 2025, yang diperkira…
Topikseru.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atau Menkeu Purbaya resmi mencairkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (12/9/2025).
Kebijakan ini langsung memantik sentimen positif di pasar modal, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 106,16 poin atau 1,37 persen ke level 7.854,06.
“Janji saya menambah Rp 200 triliun ke perbankan sudah diputuskan. Siang ini disalurkan dan sore sudah masuk,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.
Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk Deposito On Call tanpa lelang dan tanpa pengaturan tenor. Skema ini memberi keleluasaan bank untuk segera menyalurkan kredit ke sektor riil.
Rincian Dana ke Bank Himbara
Bank Rakyat Indonesia (BRI): Rp 55 triliun
Bank Negara Indonesia (BNI): Rp 55 triliun
Bank Mandiri: Rp55 triliun
Bank Tabungan Negara (BTN): Rp 25 triliun
Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp 10 triliun
Menkeu Purbaya menjelaskan, porsi dana ke BSI lebih kecil karena ukuran bank tersebut relatif kecil, meski tetap dilibatkan untuk menopang pembiayaan di Aceh.
IHSG Menguat, Pasar Merespons Positif
Kebijakan penempatan dana pemerintah di Himbara membuat pasar bergairah.
“Investor merespons positif langkah pemerintah menyalurkan kas negara ke perbankan,” tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas.
LQ45 juga naik 9,90 poin atau 1,25 persen ke posisi 804,74. Pelaku pasar kini menanti hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16–17 September 2025, yang diperkirakan masih menahan BI Rate di level 5 persen.
Respons Bank Himbara
BNI menyebut penempatan dana pemerintah akan menambah ruang likuiditas dan memperkuat fungsi intermediasi.
“BNI berkomitmen menyalurkan kredit sehat dan produktif, sejalan dengan prioritas pemerintah,” kata Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo.
Bank Mandiri menilai kebijakan ini mendukung stabilitas sistem keuangan.
“Dana pemerintah akan memperkuat Dana Pihak Ketiga (DPK) sekaligus memperlancar transmisi kebijakan moneter,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara.
Sementara BSI menegaskan dana ini akan dialirkan untuk program prioritas, mulai dari rumah subsidi hingga pembiayaan UMKM.
“Sejauh ini kinerja BSI solid. Hingga Mei 2025, pembiayaan masih tumbuh double digit,” kata Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar.
Dorong Ekonomi Riil
Purbaya menegaskan dana Rp200 triliun tidak boleh dipakai untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).
“Tujuannya mendorong sektor riil. Kalau bank tidak menyalurkan kredit, justru mereka rugi sendiri,” tegasnya.
Dengan tambahan likuiditas ini, pemerintah berharap perbankan lebih agresif menyalurkan kredit, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa terakselerasi dalam jangka pendek.
