Lapas Kelas I Medan Gandeng Dinas Pendidikan Gelar Program Pendidikan Kesetaraan bagi Warga Binaan

Topikseru.com, Medan – Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas I Medan resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kolaborasi ini ditandai melalui pertemuan resmi yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, Jumat (6/2/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk membuka akses pendidikan formal maupun nonformal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Program ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar yang setara kepada warga binaan, sekaligus mendukung proses pembinaan selama menjalani masa hukuman.

Komitmen Tingkatkan Kualitas Pembinaan Warga Binaan

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Medan, Fonika Affandi, menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek utama dalam program pembinaan narapidana.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan akan menjadi bekal penting bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan kesempatan yang setara bagi warga binaan untuk menempuh pendidikan, sehingga mereka memiliki bekal yang lebih baik di masa depan,” ujar Fonika dalam keterangan resminya.

Dia juga menekankan bahwa program pendidikan kesetaraan dapat menjadi solusi bagi warga binaan yang sebelumnya putus sekolah atau belum sempat menyelesaikan pendidikan formal.

Disdik Medan Dukung Penuh Program PKBM di Lapas

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, menyambut baik inisiatif Lapas Kelas I Medan dalam memperluas akses pendidikan bagi warga binaan.

Pihaknya menyatakan kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Kami siap mendukung pelaksanaan program pendidikan kesetaraan melalui PKBM serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di lingkungan lapas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat,” kata Benny.

Dukungan tersebut meliputi penyediaan kurikulum, tenaga pendidik, hingga mekanisme teknis pelaksanaan program agar berjalan optimal dan berkelanjutan.

Fokus pada Program Paket A, B, dan C

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas secara rinci mekanisme kerja sama, termasuk aspek teknis pelaksanaan program Paket A, B, dan C bagi warga binaan.

Program pendidikan kesetaraan ini dirancang untuk membantu narapidana memperoleh ijazah setara SD, SMP, dan SMA, sesuai jenjang yang belum pernah ditempuh atau belum diselesaikan.

Melalui program ini, warga binaan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta kemandirian, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk reintegrasi sosial setelah bebas.

Langkah tersebut juga sejalan dengan konsep pemasyarakatan modern yang menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari proses rehabilitasi.

Simbol Sinergi dan Komitmen Bersama

Sebagai bentuk komitmen awal kerja sama, kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dari Kalapas Kelas I Medan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.

Momen tersebut menjadi simbol sinergi kedua instansi dalam mewujudkan pembinaan berbasis pendidikan bagi warga binaan.

Fonika Affandi menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, produktif, dan berorientasi masa depan.

“Melalui kerja sama ini, kami optimistis program pembinaan berbasis pendidikan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi warga binaan,” katanya.

Pendidikan sebagai Jalan Reintegrasi Sosial

Program pendidikan kesetaraan di lingkungan lapas dinilai memiliki peran penting dalam memutus stigma negatif terhadap mantan narapidana.

Dengan bekal pendidikan yang memadai, warga binaan memiliki kesempatan lebih besar untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih produktif dan mandiri.

Kerja sama antara Lapas Kelas I Medan dan Disdik Kota Medan ini diharapkan dapat menjadi model bagi lapas lain dalam memperluas akses pendidikan bagi warga binaan di berbagai daerah.