Ringkasan Berita
- Pada hari berakhirnya New START, Trump menyebut kesepakatan lama itu sebagai perjanjian yang “dinegosiasikan dengan…
- Namun, kesepakatan baru nanti akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, dan hal itu sedang menjadi bagian dari neg…
- "Perjanjian START merupakan bagian penting dari rezim non-proliferasi nuklir.
Topikseru.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat dan Rusia kembali membuka dialog strategis terkait kemungkinan perjanjian pengendalian senjata nuklir yang baru, menyusul berakhirnya kesepakatan New START pada awal Februari 2026.
Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa kedua negara saat ini tengah membahas perbedaan mendasar antara potensi perjanjian baru dengan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START yang sebelumnya menjadi landasan utama pembatasan senjata nuklir kedua negara.
“Perjanjian START merupakan bagian penting dari rezim non-proliferasi nuklir. Namun, kesepakatan baru nanti akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, dan hal itu sedang menjadi bagian dari negosiasi yang kami lakukan dengan Rusia,” ujar Vance kepada wartawan, Rabu (12/2/2026), sebelum meninggalkan Azerbaijan.
AS Ingin Perjanjian Nuklir yang Lebih Modern
Menurut Vance, Washington berkomitmen untuk terus berdialog demi mencegah meluasnya penyebaran senjata nuklir ke lebih banyak negara. Ia menilai proliferasi nuklir global sebagai ancaman serius bagi stabilitas dunia.
“Kami akan terus berbicara dengan berbagai pihak dan berupaya membatasi proliferasi nuklir. Penyebaran senjata nuklir ke semakin banyak negara adalah skenario terburuk yang harus dihindari,” tegasnya.
Dia juga menyatakan optimisme bahwa pembicaraan antara AS dan Rusia dapat menghasilkan kesepakatan baru yang lebih relevan dengan dinamika keamanan global saat ini.
Seperti diketahui, perjanjian New START antara Rusia dan Amerika Serikat resmi berakhir pada 5 Februari 2026. Kesepakatan yang ditandatangani pada 2010 itu sebelumnya menjadi instrumen utama pembatasan jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dimiliki kedua negara adidaya tersebut.
Trump Sebut New START Kesepakatan Usang
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahannya akan mendorong lahirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir yang baru, lebih kuat, dan lebih modern.
Pada hari berakhirnya New START, Trump menyebut kesepakatan lama itu sebagai perjanjian yang “dinegosiasikan dengan buruk” oleh pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya.
Dia juga meminta para ahli nuklir AS untuk segera merancang format perjanjian baru yang dinilai mampu bertahan dalam jangka panjang dan lebih sesuai dengan perkembangan geopolitik terkini.
“Kita membutuhkan perjanjian yang lebih baik, lebih modern, dan mampu menjamin keamanan global di masa depan,” ujar Trump dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Rusia Sempat Ajukan Perpanjangan Sepihak
Dari pihak Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin pada September 2025 sempat menyatakan kesiapan negaranya untuk tetap mematuhi batasan dalam perjanjian New START selama satu tahun setelah masa berlakunya habis, yakni hingga Februari 2027.
Namun, Putin menegaskan bahwa komitmen tersebut hanya akan berlaku apabila Amerika Serikat memberikan respons serupa dan bersedia mematuhi pembatasan yang sama.
Sayangnya, hingga batas waktu yang ditentukan, Washington tidak memberikan tanggapan resmi atas tawaran tersebut. Akibatnya, perjanjian pengendalian senjata nuklir antara kedua negara itu akhirnya resmi berakhir tanpa perpanjangan.
Masa Depan Stabilitas Nuklir Global
Berakhirnya New START memunculkan kekhawatiran di kalangan pengamat internasional mengenai potensi perlombaan senjata nuklir baru antara dua kekuatan militer terbesar dunia.
Tanpa adanya kerangka hukum yang mengikat, baik AS maupun Rusia tidak lagi memiliki kewajiban formal untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis mereka.
Karena itu, dialog lanjutan yang sedang berlangsung antara Washington dan Moskow dipandang krusial untuk mencegah ketegangan global semakin meningkat.
Sejumlah analis menilai, perjanjian baru nantinya kemungkinan tidak hanya akan mencakup Amerika Serikat dan Rusia, tetapi juga berpotensi melibatkan kekuatan nuklir lain seperti China, mengingat perubahan peta kekuatan dunia dalam satu dekade terakhir.
Negosiasi yang sedang berlangsung diharapkan dapat membuka jalan bagi terciptanya mekanisme pengendalian senjata nuklir yang lebih komprehensif, transparan, dan sesuai dengan tantangan keamanan modern.
