Jakarta, Topikseru.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa wacana pemotongan gaji menteri hingga kini belum masuk dalam agenda pembahasan pemerintah.
“Belum pernah kita bahas,” ujar Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Dia menyebutkan bahwa isu tersebut memang sempat muncul di ruang publik, namun belum ditindaklanjuti secara resmi, baik terkait gaji pokok maupun tunjangan para menteri.
Keputusan Ada di Tangan Presiden
Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan bahwa pemerintah belum mengambil langkah konkret terkait rencana tersebut.
“Belum, belum,” kata Purbaya.
Dia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai wacana pemotongan gaji pejabat negara berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” ujarnya.
Sempat Muncul Usulan Potong Gaji 25 Persen
Meski belum dibahas secara formal, Purbaya sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya tidak keberatan dengan wacana pemotongan gaji menteri.
Dia bahkan memperkirakan besaran pemotongan bisa mencapai sekitar 25 persen, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.
“Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya dalam kesempatan terpisah.
Efisiensi APBN Jadi Fokus Pemerintah
Wacana pemotongan gaji menteri mencuat seiring langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan tengah menyisir berbagai komponen belanja kementerian dan lembaga yang dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Program-program dengan tingkat akselerasi rendah disebut menjadi prioritas untuk ditunda atau dikurangi anggarannya.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pemangkasan anggaran secara langsung apabila kementerian tidak melakukan efisiensi secara mandiri.
Simbol Solidaritas Pejabat Negara?
Di tengah upaya penghematan anggaran, wacana pemotongan gaji menteri dinilai sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi yang diambil pemerintah terkait kebijakan tersebut.
Pemerintah disebut masih memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
