Topikseru.com, Washington – Kabar terbaru datang dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menerabas prosedur tinjauan Kongres untuk memuluskan penjualan alutsista bernilai fantastis.
lebih dari US$ 8,6 miliar, kepada sekutu utama di Timur Tengah: Israel, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Langkah berani Departemen Luar Negeri (Deplu) AS pada Jumat (1/5) ini dirilis saat tensi militer AS-Israel melawan Iran memasuki pekan kesembilan
Sejak meletus pada 28 Februari lalu. Momentum ini juga bertepatan dengan masa gencatan senjata yang baru berumur tiga minggu namun sangat rentan kolaps.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa “keadaan darurat” telah tercipta,
Sehingga menuntut pengiriman pasokan militer segera ke negara-negara tersebut.
Status darurat ini secara legal mengesampingkan kewajiban tinjauan dari Kongres yang biasanya memakan waktu lama.
Berdasarkan data resmi yang dirilis Deplu AS, Qatar menjadi penerima alokasi penjualan senjata terbesar.
Washington menyetujui penjualan layanan pengisian ulang pertahanan udara dan rudal Patriot senilai US$ 4,01 miliar.
Ditambah pengadaan Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) senilai US$ 992,4 juta.
Kuwait juga mendapat porsi besar melalui persetujuan sistem komando pertempuran terintegrasi dengan nilai kontrak mencapai US$ 2,5 miliar.
Sementara itu, Israel dipastikan mendapat pasokan APKWS senilai US$ 992,4 juta.
Disusul Uni Emirat Arab yang memboyong sistem senjata serupa senilai US$ 147,6 juta.
Kontraktor Raksasa
Nama-nama besar di industri pertahanan AS tercatat sebagai kontraktor utama dalam transaksi kontroversial ini.
Pertama ada BAE Systems akan menangani produksi APKWS untuk Qatar, Israel, dan UEA.
Sedangkan untuk proyek di Kuwait, raksasa RTX (dahulu Raytheon), Lockheed Martin
dan Northrop Grumman bersama-sama menjadi pemain kunci. RTX dan Lockheed Martin
Juga bertanggung jawab penuh atas penjualan sistem Patriot dan pertahanan udara di Qatar.
Keputusan Pemerintahan Donald Trump ini tidak lepas dari sentimen negatif para aktivis.
Selama bertahun-tahun, Washington terus diawasi ketat terkait kemitraan militer dengan Kuwait, UEA, dan Qatar.
Karena rekam jejak hak asasi manusia yang dinilai buruk, termasuk pembatasan terhadap jurnalis, minoritas.
Perlakuan terhadap komunitas LGBT, hingga tenaga kerja yang dianggap melanggar hak asasi.
Meskipun, negara-negara tersebut secara konsisten membantah adanya pelanggaran sistemik di dalam negeri.
Dukungan militer untuk Israel pun kian memanas di meja diplomasi global.
Para ahli PBB dan akademisi terus menyoroti operasi militer Israel di Gaza yang memicu krisis kelaparan hebat dan membuahkan tuduhan genosida.
Di sisi lain, Israel berkukuh bahwa seluruh aksi militernya merupakan bentuk pembelaan diri pasca-tragedi serangan militan Hamas pada Oktober 2023.
Di tengah hujan kritik internasional, Washington tetap berdiri kokoh sebagai penyokong utama kebutuhan militer bagi sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah.
