Menteri Israel Serukan Pengusiran Penduduk Tepi Barat, Badan HAM PBB: Kami Mengutuk Keras

TOPIKSERU.COM, MEDAN – Badan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengutuk keras pernyataan Menteri Israel yang menyerukan pengusiran penduduk Tepi Barat Palestina.

Juru Bicara Badan HAM PBB Ravina Shamdasani menyebut pernyataan Israel tersebut hanya akan memicu eskalasi pada situasi yang sudah pelik.

“Terkait pernyataan-pernyataan sejumlah pejabat yang mungkin menjadi hasutan untuk melakukan pelanggaran HAM, kami mengutuk keras,” kata Ravina Shamdasani melansir Anadolu.

Sebelumnya pada Rabu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz menyerukan agar menerapkan langkah di Gaza, Tepi Barat Utara.

Israel Katz menyerukan termasuk melakukan evakuasi sementara bagi warga Palestina, di tengah operasi militer besar di wilayah itu yang tersebar dalam dua dekade.

“Hal ini hanya akan memperburuk situasi yang sudah sangat buruk,” kata Shamdasani.

Terjadi Kekerasan

Shamdasani menekankan bahwa telah terjadi kekerasan oleh pemukim, kekerasan oleh pasukan keamanan Israel, ratusan penahanan sewenang-wenang terhadap warga Palestina.

Dia mengatakan atas peristiwa tersebut sangat sedikit pertanggungjawaban dari Israel.

“Hal itu menciptakan iklim kekebalan hukum,” kata Shamdasani.

“Jadi, situasinya sudah sangat – sangat tidak stabil, dan apa yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir adalah semakin buruknya situasi yang seperti kami katakan, bencana,” kata dia.

“Kami telah melihat penggerebekan, kami telah melihat pembunuhan. Kami juga melihat kerusakan pada infrastruktur, infrastruktur penting, termasuk pasokan air bagi masyarakat yang tinggal di sana,” ujar Shamdasani.

PBB meminta Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional sebagai kekuatan pendudukan.

“Serangan udara dan senjata serta taktik militer yang digunakan pasukan keamanan Israel melanggar norma dan standar hak asasi manusia yang berlaku untuk operasi penegakan hukum,” kata Shamdasani.

“Dan setiap pembunuhan yang melanggar hukum harus ada penyelidikan secara menyeluruh dan independen, yang terlibat harus bertanggungjawab,” kata dia.(antara/topikseru.com)