Bahlil Pastikan B50 Berlaku 1 Juli 2026, RI Berpeluang Stop Impor Solar dan Hemat Devisa Rp 157 Triliun

Topikseru.com, Jakarta – Pemerintah semakin percaya diri menjalankan program biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan implementasi bahan bakar campuran 50 persen biodiesel tersebut siap diterapkan secara nasional setelah melewati berbagai tahapan uji coba.

Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar jenis C48.

“Insya Allah, kami sangat optimistis implementasi B50 akan dilakukan pada 1 Juli. Dengan demikian, itu akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

B50 Digadang-gadang Pangkas Impor Solar

Program B50 merupakan kebijakan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel berbasis minyak sawit hingga 50 persen.

Menurut Bahlil, hasil pengujian menunjukkan performa B50 semakin baik dibandingkan program sebelumnya, yakni B40.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah adalah kadar air yang lebih rendah dibandingkan biodiesel generasi sebelumnya.

Selain itu, bahan bakar tersebut telah diuji pada berbagai sektor strategis, mulai dari kendaraan berat, alat pertambangan, kapal, kereta api, ekskavator hingga mesin pertanian.

“Kami sudah melakukan berbagai pengujian dan hasilnya cukup baik untuk mendukung implementasi nasional,” ujarnya.

Potensi Hemat Devisa Tembus Rp 157,28 Triliun

Di balik kebijakan energi tersebut, terdapat dampak ekonomi yang cukup besar.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan implementasi B50 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar 17,9 persen dibandingkan penghematan devisa yang diperoleh dari implementasi program biodiesel pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp133,3 triliun.

Penghematan itu berasal dari berkurangnya kebutuhan impor solar yang selama ini masih membebani neraca perdagangan energi Indonesia.

Dengan menurunnya impor BBM, tekanan terhadap cadangan devisa negara juga diperkirakan akan berkurang secara signifikan.

Industri Sawit Ikut Diuntungkan

Tak hanya berdampak pada sektor energi, program B50 juga diproyeksikan memberikan efek berantai bagi industri kelapa sawit nasional.

Kementerian ESDM memperkirakan implementasi kebijakan tersebut mampu menciptakan nilai tambah bagi industri crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah hingga Rp24,68 triliun.

Nilai tambah tersebut berasal dari meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel yang sebagian besar disuplai oleh industri sawit dalam negeri.

Kondisi ini dinilai dapat memperkuat rantai pasok energi berbasis sumber daya domestik sekaligus meningkatkan daya saing sektor perkebunan nasional.

Serap 2,21 Juta Tenaga Kerja dan Tekan Emisi

Manfaat B50 tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi dan energi.

Pemerintah memperkirakan program ini mampu menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja di berbagai sektor yang terkait dengan industri biodiesel dan sawit.

Selain itu, implementasi B50 juga diperkirakan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Penurunan emisi tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memenuhi target transisi energi dan komitmen pengurangan emisi karbon dalam beberapa tahun ke depan.

Uji Coba B50 Masih Berjalan di Sejumlah Sektor

Meski implementasi nasional akan dimulai pada 1 Juli 2026, sejumlah tahapan uji teknis masih berlangsung di beberapa sektor.

Uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah berjalan sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.

Sementara itu, pengujian pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Semester II tahun ini.

Pemerintah juga masih melakukan pengujian pada sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik.

Namun demikian, Kementerian ESDM memastikan pelaksanaan program B50 tetap dilakukan secara serentak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, kami memastikan implementasi ini akan dilakukan serentak,” kata Dwi Anggia.

Langkah Besar Menuju Kemandirian Energi

Implementasi B50 menjadi salah satu kebijakan energi paling ambisius yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Jika target pengurangan impor solar tercapai, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu produsen biodiesel terbesar di dunia.

Di tengah volatilitas harga energi global, kebijakan ini juga dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.