Topikseru.com – Kabar dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Binjai, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial.
Nama pria berinisial SY ikut mencuat dalam informasi yang beredar. Sosok tersebut disebut-sebut merupakan mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014.
Berdasarkan informasi yang viral di media sosial, SY diduga berkaitan dengan penagihan fee proyek tahun anggaran 2025 kepada seorang kontraktor berinisial YK. Nilai fee proyek yang disebut dalam kabar tersebut diklaim mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Informasi Bermula dari Unggahan Media Sosial
Kabar dugaan OTT itu pertama kali ramai setelah diunggah akun Facebook bernama Rusdi Muhammad. Dalam unggahan tersebut disebutkan adanya penangkapan terhadap seorang pria di salah satu kafe di Kota Binjai.
Saat dikonfirmasi, pemilik akun bernama Bambang mengaku memperoleh informasi dari sumber yang menyebut pertemuan antara SY dan kontraktor YK berlangsung di lokasi tersebut.
“Informasinya mereka bertemu di sebuah kafe di Binjai, lalu ada tim yang mengamankan,” ujar Bambang saat dikonfirmasi, Kamis (2/7/2026).
Bambang juga menyebut pria berinisial SY kemudian dikabarkan dibawa menuju Kota Medan usai diamankan.
Menurut informasi yang diterimanya, SY disebut dibawa ke Markas Komando Brimob atau Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lanjutan.
KPK Belum Beri Keterangan Resmi
Meski kabar dugaan OTT tersebut telah ramai beredar, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan pernyataan resmi.
Belum ada konfirmasi mengenai identitas pihak yang diamankan maupun detail kronologi operasi yang disebut terjadi di Kota Binjai tersebut.
KPK juga belum menyampaikan apakah dugaan penangkapan itu berkaitan dengan proyek pemerintah daerah di Sumatera Utara atau perkara lain.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah terkait informasi yang terlanjur menyebar luas di media sosial.
Dugaan Fee Proyek Jadi Sorotan
Isu dugaan fee proyek kembali menjadi perhatian setelah informasi tersebut viral. Dalam sejumlah kasus korupsi sebelumnya, praktik permintaan fee proyek pemerintah kerap menjadi pintu masuk penyelidikan aparat penegak hukum.
Namun demikian, seluruh informasi yang beredar saat ini masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya sebelum ada keterangan resmi dari KPK.
