Ringkasan Berita
- Hal tersebut disampaikan oleh komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam.
- Sedangkan langkah untuk memastikan Korps Bhayangkara bekerja secara profesional, menurutnya bukan dengan cara kembali…
- Choirul Anam menjelaskan sebelum reformasi Porli dan TNI berada dalam satu lembaga bernama Angkatan Bersenjata Republ…
TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara terkait wacana institusi Polri akan dikembalikan di bawah TNI. Kompolnas menilai wacana tersebut akan mengkhianati cita-cita reformasi.
Hal tersebut disampaikan oleh komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam.
“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,” kata Anam, dikutip di Jakarta pada Senin (2/12).
Choirul Anam menjelaskan sebelum reformasi Porli dan TNI berada dalam satu lembaga bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lalu, pada era reformasi, lembaga tersebut dipisahkan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
Pemisahan itu, kata dia, merupakan hasil dari gerakan reformasi yang diupayakan oleh bangsa.
“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum. Makanya, ada pemisahan jelas antara TNI dan kepolisian yang dulunya ABRI,” ujar Anam.
Sedangkan langkah untuk memastikan Korps Bhayangkara bekerja secara profesional, menurutnya bukan dengan cara kembali menggabungkan kedua institusi tersebut.
Melainkan, lanjutnya, dengan menjadikan pengawasan terhadap Polri sebagai pekerjaan rumah bersama, termasuk Kompolnas.
“Memastikan Polri profesional adalah pekerjaan bersama. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita semua. Oleh karenanya, bagi saya ide untuk mengembalikan lagi Polri di bawah TNI adalah bertentangan dengan ide reformasi,” kata Choirul Anam.
Diketahui, gagasan penempatan Polri di bawah TNI dan Polri disampaikan oleh Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis (28/11).
Dia mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak ada intervensi di dalam pemilu.
“Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Menurutnya, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.
“Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” ujar Deddy Sitorus.
