Topikseru.com, Jakarta – Menurut analis pasar di mana Portofolio Saham-Obligasi Rawan Koreksi Dipicu Nilai Tukar Rupiah Melemah dan Premi Risiko Naik.
Risiko investasi di Indonesia dinilai meningkat seiring tekanan yang terjadi di berbagai indikator pasar keuangan domestik.
Sejumlah indikator di pasar keuangan domestik anjlok hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (18/5) melemah tajam 124,08 poin atau 1,85% ke 6.599,24.
Lalu, indikator lain seperti imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun naik ke level 6,85.
Premi risiko gagal bayar atau credit default swap (CDS) lima tahun Indonesia juga terpantau naik ke level 89,73% dari 87,09% di Jumat (15/5).
Tak ketinggalan, kurs rupiah spot melemah Rp 71 atau 0,40% menjadi Rp 17.668 per dolar Amerika Serikat (AS), yang merupakan level terburuk sepanjang masa.
Sejumlah kondisi ini dinilai mencerminkan peningkatan persepsi risiko terhadap pasar keuangan Indonesia.
“Itu banyak benarnya. Berbagai indikator mutakhir yang disebutkan di atas mengindikasikan peningkatan persepsi risiko atas perekonomian dan pasar keuangan Indonesia,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin.
Menurut Eddy, tekanan terhadap rupiah berpotensi memperbesar risiko di pasar keuangan, meski masih dapat diredam melalui respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi.
“Potensi itu ada. Namun saya yakin pejabat di BI, Kemenkeu, LPS, OJK dan KSSK memahami persoalan, dapat membaca indikator dan mampu membuat proyeksi yang akurat. Tantangannya adalah implementasi berbagai kebijakan strategis tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” jelasnya.
Ia menilai, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) perlu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu kebijakan policy rate yang stabil.
Seperti dengan melakukan intervensi terbatas untuk menstabilkan exchange rate rupiah terhadap mata uang lain, quantitative easing yang siap dilakukan bila kondisi mendesak, dan lain sebagainya.
“Pada dasarnya BI itu menghadapi dilema antara inflation management dan atau full employment,” katanya.
Selain kebijakan moneter, Eddy menekankan dari sisi pemerintah tantangan seriusnya adalah bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan nonekonomi menyokong upaya menstabilkan perekonomian.
Misalnya kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memberikan insentif pajak dan nonpajak kepada para wirausaha agar dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
Lalu efisiensi pengeluaran pemerintah tanpa mengurangi kualitas layanan, menjaga rasio defisit anggaran terhadap GDP yang sehat di bawah 3%.
Menjaga rasio utang terhadap GDP yang sehat di bawah 60%, serta menjaga stabilitas keamanan nasional, kepastian hukum dan penerapan hukum yang sehat untuk masyarakat dan dunia usaha.
Menurut dia, kombinasi tekanan pada rupiah, pasar saham, dan obligasi perlu diwaspadai investor karena berpotensi memicu koreksi lanjutan pada instrumen investasi.
“Di saat ketidakpastian seperti ini, investasi pada SUN, obligasi perusahaan maupun saham sebaiknya tidak berorientasi jangka panjang karena rawan koreksi,” tegasnya.
Artinya, pelemahan rupiah dan kenaikan premi risiko dapat berdampak pada penurunan nilai portofolio, terutama bagi investor yang sudah lebih dahulu masuk di pasar obligasi maupun saham sebelum volatilitas meningkat.
Meski demikian, Eddy melihat peluang penguatan rupiah masih terbuka apabila pemerintah dan otoritas mampu memperbaiki respons kebijakan serta menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh.
“Rupiah sangat berpotensi menguat jika BI, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat fokus pada perbaikan kebijakan dan praktik di bidang ekonomi, sosial politik, hukum, hingga pendidikan dan teknologi,” pungkasnya.
