Topikseru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan melantik dan mengambil sumpah jabatan empat penyelenggara negara. Mereka akan dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin sore hari ini (8/6/2026).
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan ada dua agenda pelantikan yang dilakukan oleh Prabowo, Senin (8/6/2026) sore. Salah satunya adalah pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.
“Jadi, beberapa agenda beliau di antaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional yang oleh karena sesuatu hal, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional,” kata Pras di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Selanjutnya, agenda kedua adalah Prabowo melantik Presiden Buruh, Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden terkait isu-isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
“Yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu,” ujar Pras.
Daftar penyelenggara negara yang akan dilantik Prabowo:
1. Kepala BGN: Nanik Sudaryati Deyang
2. Wakil Kepala BGN: Agustina Arumsari
3. Wakil Kepala BGN: Trenggono
4. Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh: Said Iqbal
Nanik, Agustina dan Trenggono menggantikan pimpinan BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, usai dicopot Prabowo. Tiga mantan pimpinan BGN itu dicopot karena diduga terlibat korupsi penyimpangan tata kelola SPPG.
Selain agenda pelantikan penyelenggara negara, Prabowo akan menerima surat kepercayaan dari delapan dubes dari negara sahabat. Pras mengatakan jadwal tersebut sudah direncanakan sejak lama.
“Baru berikutnya adalah penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat yang memang sebenarnya sudah direncanakan ini kan masalah waktu ya. Yang kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini,” imbuhnya.
Sosok Agustina Arumsari Pangawas Anggaran MBG
Agustina Arumsari, Ak., M.H ditunjuk Prabowo sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Agustina bertugas mengawasi penggunaan anggaran program MBG untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran berulang.
Dalam dunia audit, Agustina bukan orang baru. Ia mengawali kariernya sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Dalam perjalanan kariernya di BPKP, Agustina pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (2017), Direktur Investigasi III (2019), dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (2020).
Pada tanggal 19 Februari 2025, Agustina Arumsari dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Catatan pendidikannya juga cukup panjang. Agustina menempuh pendidikan Diploma Tiga (D3) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 1992 dan melanjutkan kembali Pendidikan Diploma Empat (D4) di kampus yang sama dan selesai tahun 1998.
Ia meneruskan jenjang Strata-2 (S2) di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2014. Berbagai sertifikasi telah ia raih, di antaranya Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), Certified Internal Audit Executive (CIAE), Certified Risk Professional (CRP), Certified Risk Executive Leader (CREL), Certified Government Risk Executive (CGRE), dan Fraud Risk Management Professional (FRMP).
Agustina Arumsari kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi tata kelola keuangan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan anggaran jumbo Rp268 triliun dari APBN 2026. Besarnya dana ini menjadikan BGN sebagai lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, sekaligus membuka potensi kebocoran yang signifikan bila pengawasan tidak ketat.
Anggaran BGN dari APBN 2026
Pemerintah mengalokasikan total anggaran untuk program ini sebesar Rp268 triliun (UU APBN 2026). Rinciannya, sebesar Rp255,5 triliun (95,4%) untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, dan sisanya Rp12,4 triliun (4,6%) untuk dukungan manajemen dan tata kelola.
Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai operasional 29.225 unit dapur SPPG di seluruh Indonesia, pembelian bahan baku makanan (70% dari anggaran operasional), dan distribusi, insentif relawan, serta digitalisasi sistem.
Potensi Kebocoran Anggaran
Dengan nilai Rp268 triliun, risiko kebocoran sangat besar, terutama pada:
- Pengadaan bahan baku makanan: rawan mark-up harga dan permainan distribusi.
- Pengelolaan dapur SPPG: kasus jual beli titik dapur yang sudah terungkap sebelumnya.
- Belanja operasional & distribusi: kendaraan, insentif relawan, dan logistik berpotensi disalahgunakan.
- Dana cadangan Rp67 triliun (BA BUN): meski tidak masuk pagu utama, tetap rawan penyalahgunaan bila tidak diawasi.
Dengan latar belakang kuat di bidang audit dan investigasi, Agustina menjadi figur penting untuk memastikan Rp268 triliun anggaran BGN tidak bocor. Pengalaman panjangnya di BPKP memberi bekal untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Namun tantangan terbesar tetap pada praktik lapangan, seperti pengadaan bahan baku, distribusi dapur SPPG, dan pengelolaan dana cadangan.
Dengan reputasi sebagai auditor antikorupsi, publik menaruh harapan besar agar Agustina mampu menutup celah kebocoran dan menjaga kredibilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyentuh puluhan juta anak sekolah di Indonesia.
