Prabowo Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Seskab Teddy Beber Isi Pembahasan

Topikseru.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Pertemuan tersebut membahas situasi terkini di tanah air, termasuk enam poin kesepakatan DPR untuk merespons tuntutan 17+8 masyarakat yang belakangan ramai diperbincangkan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan berlangsung pada siang hari.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” ujar Teddy.

Enam Poin Kesepakatan DPR

Dasco dalam laporannya kepada Presiden Prabowo menyampaikan enam poin kesepakatan DPR yang diumumkan pada Jumat (5/9) lalu. Kesepakatan itu merupakan hasil konsolidasi seluruh fraksi di DPR sebagai jawaban atas tuntutan publik.

Enam poin tersebut adalah:

• Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025.
• Moratorium kunjungan kerja luar negeri anggota DPR mulai 1 September 2025, kecuali undangan resmi kenegaraan.
• Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
• Anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan.
• Pimpinan DPR akan menindaklanjuti status non-aktif anggota DPR dengan melibatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan mahkamah partai.
• Komitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani dan seluruh wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Program Prioritas Pemerintah

Selain isu politik, Presiden Prabowo juga menegaskan program-program prioritas pemerintah yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada Selasa (9/9).

Beberapa program yang menjadi sorotan adalah:

• Pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.
• Penanaman baru kebun rakyat seluas 870.000 hektare untuk memperkuat ketahanan pangan.
• Program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencakup 100 desa pesisir.
• Revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) seluas 20.000 hektare.
• Modernisasi 1.000 kapal nelayan guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Menurut Seskab Teddy, Presiden menekankan agar setiap program bisa berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Tuntutan Publik dan Respons Politik

Pertemuan ini disebut sebagai langkah strategis untuk meredam gelombang kritik yang belakangan diarahkan kepada DPR dan pemerintah. Tuntutan 17+8 masyarakat, yang meliputi isu transparansi, efisiensi anggaran, hingga penolakan terhadap dominasi militer dalam penanganan sipil, menjadi tekanan besar bagi elite politik.

Presiden Prabowo, menurut pengamat, sedang berusaha menyeimbangkan antara jawaban politik atas tuntutan publik dengan percepatan implementasi program prioritas pemerintah.