Mahasiswa Papua di Medan Peringati Hari Sumpah Pemuda: Desak Pemerintah Akhiri Krisis di Tanah Cenderawasih

Topikseru.com – Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Senin (28/10/2025), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sumatera Utara (IMP-Sumut) menyampaikan sikap kritis terhadap kondisi Papua. Dalam konferensi pers di Sekretariat IMP-Sumut, Jalan Dr. Mansyur, Medan Baru, para mahasiswa menyerukan agar pemerintah segera menuntaskan berbagai persoalan yang masih membayangi Tanah Papua.

Wakil Ketua IMP-Sumut, Aris Tage, menilai bahwa masyarakat Papua saat ini menghadapi krisis multidimensi, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM), krisis demokrasi, hingga krisis ekologis dan budaya.

“Papua hari ini bukan hanya menghadapi kekerasan dan pelanggaran HAM berat, tapi juga kehilangan ruang hidup dan identitas budayanya,” ujar Aris dalam pernyataannya.

Soroti Pelanggaran HAM dan Pembunuhan Warga Sipil

Dalam keterangannya, IMP-Sumut menyoroti sederet persoalan yang belum terselesaikan di Papua, di antaranya pelanggaran HAM berat, pembungkaman ruang demokrasi, kriminalisasi aktivis, masifnya operasi militer, perampasan ruang hidup masyarakat adat, serta pelecehan terhadap budaya lokal.

Aris mencontohkan kasus terbaru berupa pembunuhan 14 warga sipil di Intan Jaya pada 15 Oktober 2025. Menurutnya, kejadian tersebut merupakan bukti nyata pelanggaran HAM yang harus diusut secara transparan dan independen.

“Tragedi di Intan Jaya menjadi bukti bahwa kekerasan terhadap warga sipil masih terjadi. Pemerintah harus berani membuka penyelidikan tanpa intervensi,” kata Aris.

Krisis Ekologis dan Proyek Food Estate

Selain isu kemanusiaan, IMP-Sumut juga menyoroti kerusakan ekologis di wilayah Anim Ha, Merauke, akibat proyek food estate yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut mereka, pembabatan hutan demi proyek tersebut telah merampas ruang hidup masyarakat adat dan memperburuk krisis lingkungan di Papua.

“Pembabatan hutan atas nama PSN justru menghancurkan kehidupan masyarakat adat. Ironisnya, aparat militer turut mengawal proyek tersebut,” ujar Aris.

Negara Dinilai Gagal Lindungi Ruang Demokrasi

IMP-Sumut juga mengecam tindakan represif aparat dalam aksi damai di Papua pada 15 Oktober 2025, yang berujung pada penangkapan empat aktivis.

Mereka menilai tindakan itu menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Penangkapan aktivis hanya karena menyuarakan keadilan adalah bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak-hak demokrasi warganya,” tegas Aris.

Seruan Dialog dan Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, IMP-Sumut mengajak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat bagi masyarakat Papua.

Mahasiswa Papua di Medan berharap semangat Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan korporasi.

“Hari Sumpah Pemuda seharusnya jadi momen untuk memperkuat persatuan dengan mendengar suara rakyat, termasuk rakyat Papua,” tutup Aris.