Scroll untuk baca artikel
International

Hizbullah Serukan Persatuan Nasional Lebanon, Tolak Negosiasi Politik dengan Israel

×

Hizbullah Serukan Persatuan Nasional Lebanon, Tolak Negosiasi Politik dengan Israel

Sebarkan artikel ini
Hizbullah Lebanon
Hizbullah menyatakan tidak netral dan siap membantu Iran melawan Israel. Foto: Dok. Bloomberg

Topikseru.com – Hizbullah pada Kamis mengeluarkan seruan kepada pimpinan politik Lebanon dan seluruh rakyat agar bersatu menghadapi apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran berkelanjutan oleh Israel di selatan Lebanon.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, Ketua Parlemen Nabih Berri, kelompok itu juga menegaskan penolakannya terhadap segala upaya negosiasi politik baru dengan Tel Aviv.

Pernyataan Hizbullah menegaskan kembali komitmen organisasi bersenjata tersebut pada “kesepahaman nasional”, menjaga kedaulatan, serta memelihara stabilitas dan keamanan negara.

Kelompok itu menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran yang berlangsung di darat, laut, dan udara meskipun telah tercapai gencatan senjata akhir 2024.

Menurut isi surat, gencatan senjata, yang berbasis pada Resolusi PBB 1701, seharusnya diikuti dengan penarikan penuh pasukan Israel dari selatan Lebanon pada Januari tahun ini.

Baca Juga  Hizbullah Tolak Letakkan Senjata, Serangan Israel ke Lebanon Dinilai Langgar Gencatan Senjata

Namun Hizbullah menilai penarikan itu belum tuntas karena masih ada kehadiran militer Israel di sejumlah pos perbatasan, dan serangan udara harian terus terjadi sehingga menimbulkan ketegangan terus-menerus.

“Kondisi sekarang menuntut persatuan nasional untuk menghadapi agresi dan menolak upaya yang mendorong negosiasi politik baru dengan musuh,” tegas pernyataan tersebut.

Hizbullah menuduh Tel Aviv melakukan manuver politik yang bertujuan memeras dan memaksakan syarat demi kepentingan strategisnya sendiri.

Dalam konteks domestik, Hizbullah menanggapi rencana pemerintah Lebanon untuk mengkonsolidasikan kepemilikan senjata di bawah kontrol negara.