Topikseru.com – Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti ramainya pemberitaan mengenai bantuan Rp 10 miliar yang disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Menurutnya, isu tersebut diduga sengaja diarahkan kepada sosok Ferry Irwandi, CEO Malaka Project, yang disebut ikut memberikan bantuan.
Endipat menyampaikan sikap kritisnya dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Dia menilai pemerintah kurang maksimal dalam menyampaikan informasi publik terkait penanganan bencana dan berbagai upaya strategis yang telah dilakukan sejak awal.
Pemerintah Sudah Bekerja, Tapi Tak Terdengar
Dalam rapat, Endipat mencontohkan minimnya informasi mengenai langkah-langkah kementerian dan institusi negara. Padahal, menurutnya, beberapa kementerian sudah bekerja jauh sebelum para pihak tertentu datang ke lokasi bencana.
“Kami mendengar Kementerian Kehutanan sudah melakukan evaluasi dan penanaman pohon besar-besaran. Tapi tak pernah sampai ke telinga masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyebut aparat kepolisian telah terjun sejak awal melakukan tindakan penanganan hutan di wilayah Sumatra, namun narasi tersebut tidak mendapatkan ekspos besar di publik.
Sindiran untuk Figur yang Baru Datang Sekali ke Lokasi Bencana
Lebih lanjut, Endipat menyampaikan kekesalan terhadap pihak-pihak yang datang ke Aceh atau Sumatra lalu dianggap sebagai pahlawan tunggal.
“Sekarang ini banyak pihak sok paling bekerja di Aceh atau Sumatra. Baru datang sekali, bikin satu posko, langsung bilang pemerintah tidak hadir. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko,” tegasnya.
Dia menilai hal tersebut semakin menegaskan pentingnya Komdigi untuk memahami isu-isu sensitif nasional dan membangun narasi positif mengenai upaya pemerintah yang sering kali luput dari perhatian publik.
Bantuan Rp 10 Miliar Dibandingkan Anggaran Negara
Endipat juga membandingkan bantuan individu senilai Rp 10 miliar dengan total anggaran negara yang sudah mencapai triliunan rupiah untuk penanganan bencana di Aceh.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, sementara negara sudah triliunan rupiahnya ke Aceh. Tapi yang ribut justru yang Rp 10 miliar itu,” jelas politikus Gerindra tersebut.
Menurut dia, kesenjangan informasi ini membuat publik salah menilai seolah-olah pemerintah tak hadir, padahal negara bergerak sejak hari pertama bencana terjadi.
Dorongan Penguatan Komunikasi Publik Pemerintah
Endipat berharap Komdigi dapat memperkuat penyebaran informasi mengenai kinerja pemerintah.
“Kalau diperlukan tambahan anggaran untuk Komdigi agar bisa mengelola dan mengamplifikasi informasi, kami siap memperjuangkan,” katanya.
