Ringkasan Berita
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai R…
- Purbaya mengatakan anggaran pemulihan bencana yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penang…
- Sumber Dana dari Efisiensi APBN 2026 Menurut Purbaya, dana Rp60 triliun tersebut berasal dari efisiensi belanja K/L t…
Topikseru.com – Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk mempercepat pemulihan dampak bencana alam di wilayah Sumatera. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp 60 triliun siap dialihkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Purbaya mengatakan anggaran pemulihan bencana yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepenuhnya akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saat APBN selesai kami bahas dengan DPR, kami sisir seluruh program kementerian dan lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat yang tidak jelas. Dari situ sudah terkumpul Rp 60 triliun. Jadi, begitu Presiden meminta, dananya sudah siap,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).
Sumber Dana dari Efisiensi APBN 2026
Menurut Purbaya, dana Rp60 triliun tersebut berasal dari efisiensi belanja K/L tahun anggaran 2026 yang telah melalui proses evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Keuangan.
Pemerintah akan memfokuskan danan tersebut untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Untuk kebutuhan jangka pendek, BNPB telah mengajukan anggaran Rp 1,6 triliun pada tahun ini.
Selain itu, pemerintah pusat juga masih menyiapkan tambahan Rp 1,3 triliun yang dapat BNPB akses pada tahun anggaran berikutnya.
“Jadi dari sisi fiskal, tidak ada kendala untuk pembiayaan rehabilitasi bencana,” tegas Purbaya.
Relaksasi Fiskal untuk Daerah Terdampak
Selain pendanaan dari APBN, Kementerian Keuangan juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana.
Kebijakan ini rencananya mulai berlaku pada tahun depan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membangun kembali infrastruktur dan perekonomian daerah.
“Pemda akan kami beri kelonggaran agar bisa fokus memulihkan daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Kebutuhan Anggaran Capai Rp 51,82 Triliun
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa total kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari:
- Rp 2,72 triliun untuk penanganan darurat
- Rp 49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
Berdasarkan rincian per wilayah, kebutuhan anggaran pemulihan mencakup:
- Aceh: Rp 25,41 triliun
- Sumatera Utara: Rp 12,88 triliun
- Sumatera Barat: Rp 13,52 triliun
Dengan kesiapan anggaran dari hasil efisiensi APBN, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional.
