Diperiksa KPK Hari Ini, Hasto: Kapasitas Saya Sebagai Sekretaris Pemenangan Jokowi – Ma’ruf Amin

TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk meminta keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi.

KPK menyebut pemeriksaan Hasto Kristiyanto dalam penyidikan dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Betul, saudara HK hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK dalam rangka penjadwalan ulang permintaan keterangan pada Jumat, 16 Agustus 2024,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepda Antara, di Jakarta, Selasa (20/8).

Tessa menyebut Hasto akan memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA Wilayah Jawa Timur.

Sementara itu, Hasto yang datang bersama tim hukum tiba sekira pukul 09.50 WIB di Gedung Merah Putih KPK.

Dia menyempatkan diri memberikan keterangan kepada awak media sebelum masuk ke Gedung KPK.

“Hari ini saya datang memenuhi panggilan dari KPK untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada tahun 2019,” kata Hasto.

Hasto juga mengatakan pemeriksaan ini akan menjadi momen terbaik untuk memberikan klarifikasi mengenai berbagai informasi yang beredar di tengah publik.

Mengenai persiapan terkait pemeriksaannya oleh komisi antirasuah, Hasto mengaku membawa ketetapan hati untuk memberikan keterangan apa adanya.

“Saya membawa ketetapan hati untuk berbicara dengan kebenaran,” ujar Hasto.

Hasto awalnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Jumat (16/8).

Namun, pada 12 Agustus 2024, Hasto mengajukan permohonan agar menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

KPK Usut Kasus DJKA

Sebelumnya, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena dugaan korupsi terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, dan bagian timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya.

Perkara itu lantas terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Jumlah suap bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.(antara/topikseru.com)