Topikseru.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menyebut ada kans Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan bergabung ke Kabinet Merah Putih. Meski belum mau merinci jabatan apa yang akan dipercayakan ke Said, namun Pras menyebut hal itu dalam tahap diskusi.
“Sedang kita diskusikan,” kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pras enggan merinci. Ia hanya menyebut kemungkinan posisi itu berkaitan dengan kiprah Said selama ini, yakni berkenaan dengan buruh dan tenaga kerja.
Ia juga masih enggan merinci kapan acara pelantikan akan digelar.
Ia hanya menyebutkan bahwa ada rencana pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional pekan depan.
Lalu, penyerahan surat kredensial duta besar negara-negara sahabat yang rencananya juga digelar pekan depan.
“Untuk efektivitas, kita rencanakan di hari yang sama. Untuk forum pelantikannya tentu berbeda antara pelantikan pejabat negara dengan penyerahan kredensial dari para duta besar negara sahabat,” ucapnya.
Said Iqbal Buka Suara
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, buka suara soal dirinya dikabarkan akan masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Said Iqbal tidak membenarkan maupun membantah isu yang beredar. Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Pernyataan Said tersebut setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyampaikan Presiden Partai Buruh itu, berpotensi masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.
“Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama presiden ya. Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan,” kata Said Iqbal
Meski belum memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai posisi yang dimaksud, Iqbal mengisyaratkan bahwa peran yang kemungkinan akan diembannya berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.
“Kemungkinan iya,” ucapnya singkat.
Namun, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Pras, sapaan Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo belum berencana melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.
“Reshuffle? Belum ada reshuffle,” tegas Pras di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Untuk itu, Pras membantah isu yang menyebut Prabowo bakal mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pras juga menepis isu Purbaya mengundurkan diri dari jabatannya. Pras menekankan, Purbaya sendiri sudah membantah isu tersebut.
“Tidak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian,” katanya.
Menurut Pras, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian dalam menyikapi berbagai isu di sektor keuangan dan perekonomian. Hal ini mengingat kondisi nilai tukar rupiah yang sedang menurun hingga menyentuh level Rp 18.000 per US$ dan IHSG yang ditutup melemah sebanyak 101,29 poin (1,70%) menjadi 5.839 pada perdagangan Kamis (4/6/2026).
“Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang keras, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” katanya.
Sementara itu, Menurut Pras, Presiden RI Prabowo Subianto belum memutuskan siapa pengganti Silmy Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus dugaan rasuah di KPK.
Ia mengatakan tugas keseharian yang ditinggalkan Silmy masih bisa dijalankan Menteri Imipas Agus Andrianto.
“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya,” kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6).
Pada saat yang sama, Pras menekankan agar pekerjaan dan pelayanan harian di Kementerian Imipas tidak boleh terganggu dengan adanya kasus terhadap Silmy ini. Silmy ditetapkan tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin Warga Negara Asing untuk tinggal di Indonesia bersama tujuh tersangka lainnya.
