Topikseru.com, Jakarta – Pasca terungkapnya dugaan korupsi oleh mantan kedua dan dua wakil ketuanya, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara atau moratorium pembangunan dapur baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah dan upaya penataan program, sekaligus efisiensi anggaran.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, yang menilai langkah itu penting agar BGN dapat memprioritaskan pembenahan kualitas pelaksanaan program dibanding memperluas cakupan layanan secara cepat.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles kepada wartawan, di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Charles mengatakan, perubahan fokus kebijakan diperlukan untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, pada Kamis (4/6), Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, moratorium pembangunan dapur baru merupakan bagian dari langkah efisiensi yang sedang dilakukan lembaganya. Saat ini, terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah sehingga BGN memilih untuk merapikan dan mengevaluasi fasilitas yang ada sebelum membuka pembangunan baru.
“Sekarang sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6).
Menurut Nanik, tidak semua wilayah membutuhkan tambahan dapur MBG dalam jumlah besar. “Misalnya, di satu kecamatan ini cukup, kok, enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan dapur baru akan kembali dibuka apabila hasil evaluasi menunjukkan masih ada kebutuhan tambahan SPPG di suatu daerah.
BGN juga menyoroti ketimpangan persebaran dapur MBG yang saat ini banyak terkonsentrasi di kawasan aglomerasi, sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum terlayani secara optimal. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta perluasan program lebih difokuskan ke daerah 3T.
“Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” kata Nanik.
Ia menegaskan tujuan utama penataan tersebut adalah memastikan seluruh anak dapat memperoleh manfaat program MBG secara merata. “Pokoknya, intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien,” ujarnya.
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN akan membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan standar layanan, perbaikan fasilitas, dan pelatihan sumber daya manusia. “Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” kata Nanik dilaporkan.
Charles menilai, moratorium tersebut dapat menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.
“Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan,” tuturnya.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, langkah menahan ekspansi juga relevan di tengah tekanan terhadap keuangan negara. “Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Charles menambahkan, keberhasilan program MBG tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat. “Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
