Nasional

Kemhan Pangkas Pelatihan SPPI Jadi Dua Pekan Usai Evaluasi Kematian Peserta

×

Kemhan Pangkas Pelatihan SPPI Jadi Dua Pekan Usai Evaluasi Kematian Peserta

Sebarkan artikel ini

Kementerian Pertahanan merevisi program pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Merah Putih setelah muncul sorotan terkait meninggalnya lima peserta.

pelatihan SPPI
Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Pertahanan memutuskan memperpendek durasi pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Jika sebelumnya pelatihan dirancang lebih panjang dengan konsep latihan dasar militer, kini durasinya dipangkas menjadi hanya dua pekan.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari revisi menyeluruh terhadap skema pelatihan SPPI. Program yang semula mengadopsi latihan dasar militer (latsarmil) untuk komponen cadangan kini diubah menjadi Pelatihan Bela Negara.

“Tempat pendidikan tetap dilaksanakan di 67 satuan pendidikan TNI, tetapi waktunya yang berubah karena programnya telah direvisi,” kata Donny usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurut Donny, setelah menyelesaikan pelatihan Bela Negara selama dua pekan, peserta SPPI akan melanjutkan pendidikan manajerial selama satu bulan penuh. Tahapan tersebut difokuskan untuk mendukung pengelolaan program koperasi desa dan koperasi nelayan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi pemerintah.

Fokus Pelatihan Bergeser ke Manajerial

Dalam skema baru, peserta tidak lagi diarahkan dominan pada pembinaan semi militer. Pemerintah akan memperkuat materi manajemen koperasi dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disebut telah menyiapkan modul pembelajaran khusus sesuai kebutuhan program Koperasi Merah Putih.

“Dari Kementerian Koperasi maupun KKP sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran untuk peserta,” ujar Donny.

Perubahan itu dilakukan setelah Kementerian Pertahanan mengevaluasi pelaksanaan latsarmil SPPI yang sebelumnya menuai sorotan publik. Evaluasi dilakukan menyusul meninggalnya lima peserta dalam program pelatihan tersebut.

Meski tidak merinci hasil evaluasi secara teknis, Donny memastikan pemerintah melakukan penyesuaian agar pelaksanaan program lebih terukur dan sesuai kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di sektor koperasi.

DPR Minta Program Dijaga agar Tidak Berdampak Negatif

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan program Koperasi Merah Putih memiliki tujuan besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, pelaksanaan program harus dijalankan secara hati-hati agar tidak memunculkan dampak negatif terhadap citra pemerintah maupun terhadap visi yang dibangun Presiden Prabowo Subianto.

“Program ini memiliki niatan besar untuk pertumbuhan mikro dan makro ekonomi nasional. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar baik,” kata Dave.

Dia menilai masukan dari berbagai pihak, termasuk evaluasi terhadap pola pelatihan, menjadi bagian penting untuk menyempurnakan program SPPI ke depan.

“Kami memahami evaluasi yang dilakukan dan itu menjadi masukan penting untuk memperbaiki program yang dinilai sangat mulia ini,” ujar dia.

Evaluasi SPPI Jadi Sorotan Publik

Program SPPI sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul kabar meninggalnya sejumlah peserta selama mengikuti pelatihan.

Polemik tersebut memunculkan kritik terhadap konsep pelatihan yang dianggap terlalu berat untuk program berbasis pemberdayaan masyarakat dan koperasi.

Dengan perubahan skema menjadi Pelatihan Bela Negara berdurasi dua pekan, pemerintah berharap fokus pembinaan peserta lebih relevan terhadap kebutuhan pembangunan desa dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *