Topikseru.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan. Permintaan itu disampaikan setelah lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.
Korban terbaru diketahui bernama Nola Dya Sari, peserta Latsarmil di Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan.
Sebelum itu, empat peserta lain lebih dulu meninggal dunia, yakni Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, serta Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.
“Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal,” kata Oleh Soleh dalam keterangannya, Minggu, 28 Juni 2026.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Kementerian Pertahanan segera menghentikan sementara seluruh kegiatan pelatihan hingga evaluasi menyeluruh dilakukan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan sistem pembinaan dan metode pelatihan yang diterapkan tidak membahayakan peserta.
Oleh juga menekankan pentingnya transparansi terkait penyebab kematian para peserta SPPI. Ia meminta Kemhan membuka hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik, termasuk menjelaskan standar kesehatan, pengawasan medis, serta tingkat beban fisik yang diterapkan selama latihan dasar kemiliteran berlangsung.
“Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih. Karena itu setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa,” ujarnya.
Dia menilai pola pelatihan militer tidak seharusnya disamakan dengan pendidikan bagi calon prajurit TNI. Sebab, peserta SPPI berasal dari kalangan masyarakat sipil yang direkrut untuk membantu pengelolaan koperasi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat,” kata Oleh.
Program SPPI 2026 sendiri disiapkan pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang nantinya ditempatkan sebagai calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan di berbagai daerah.
Oleh menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, target penyelesaian pelatihan tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan peserta.
Dia mendesak Kementerian Pertahanan segera melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan tragedi serupa tidak kembali terjadi pada pelatihan berikutnya.
