Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kerentanan dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Berdasarkan hasil kajian terbaru, lembaga antirasuah itu merumuskan lima rekomendasi strategis guna memperbaiki tata kelola program bantuan pendidikan tersebut.
Temuan ini tertuang dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK yang dirilis di Jakarta, Jumat (18/4/2026).
Lima Rekomendasi KPK untuk Perbaikan KIP Kuliah
Dalam laporan tersebut, KPK menekankan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama pada aspek tata kelola dan pengawasan. Berikut lima rekomendasi utama:
- Reformasi regulasi dan tata kelola jalur usulan masyarakat
- Penyusunan pedoman verifikasi yang jelas, disertai alokasi anggaran khusus
- Pembaruan sistem teknologi pada aplikasi KIP Kuliah
- Penguatan koordinasi antarlembaga untuk mencegah duplikasi bantuan
- Penerapan sistem pengawasan berlapis dengan sanksi tegas
KPK menilai langkah-langkah ini penting untuk memastikan program bantuan pendidikan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Konflik Kepentingan dan Dugaan Praktik Tidak Wajar
Dalam kajian tersebut, KPK menemukan indikasi konflik kepentingan di sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS). Dari 16 kampus yang menjadi sampel, 11 di antaranya terindikasi memiliki afiliasi penerima bantuan dengan pejabat publik atau entitas politik.
Selain itu, alokasi kuota juga disebut diberikan kepada institusi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan dalam sistem distribusi bantuan.
Verifikasi Lemah dan Minim Pengawasan
KPK juga menyoroti lemahnya proses verifikasi dan validasi data penerima. Hanya sekitar 50 persen perguruan tinggi yang melakukan verifikasi lapangan, sementara sebagian lainnya hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen tanpa wawancara atau pengecekan langsung.
Temuan lain menunjukkan bahwa 11 dari 15 perguruan tinggi yang sebelumnya bermasalah pada periode 2020–2023 masih menerima kuota KIP Kuliah pada 2024. Kondisi ini dinilai menunjukkan belum efektifnya sistem sanksi yang diterapkan.
Indikasi Suap dan Duplikasi Bantuan
KPK turut mengungkap adanya potensi praktik suap dalam proses pengalokasian kuota. Beberapa perguruan tinggi mengaku menerima tawaran alokasi dengan imbalan berkisar Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa.
Selain itu, ditemukan pula kasus duplikasi bantuan, di mana penerima KIP Kuliah juga tercatat menerima beasiswa lain. Hal ini sejalan dengan temuan BPK sebelumnya pada 2021 terkait persoalan serupa di berbagai daerah.
Perlu Perbaikan Menyeluruh
KPK menegaskan bahwa program KIP Kuliah memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, tanpa perbaikan tata kelola dan pengawasan yang ketat, program ini berisiko tidak tepat sasaran.
“Perbaikan sistem menjadi kunci agar program ini akuntabel dan benar-benar menyasar pihak yang berhak,” demikian salah satu poin kesimpulan dalam laporan tersebut.
