Topikseru.com, Tapanuli Tengah – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menginstruksikan percepatan pembangunan cekdam di Sungai Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), sebagai langkah mitigasi bencana pascabanjir bandang yang berulang.
Instruksi tersebut disampaikan Bobby saat meninjau langsung lokasi terdampak di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Selasa. Ia menegaskan percepatan proyek menjadi krusial guna mencegah potensi banjir bandang susulan yang mengancam permukiman warga.
“Kami khawatir kalau ini tidak cepat selesai, dampaknya kembali dirasakan masyarakat,” ujar Bobby di lokasi.
Wilayah Tukka diketahui telah tiga kali dilanda banjir bandang dalam kurun waktu singkat, yakni pada November 2025, Januari 2026, dan Februari 2026 menjelang Ramadan. Kondisi ini memperparah struktur aliran sungai akibat endapan material pascabencana.
Bobby juga melakukan koordinasi langsung dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum serta Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, termasuk percepatan penyelesaian persoalan lahan yang kini telah dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Saya tekankan agar semua pihak saling mendukung. Yang belum selesai harus segera dituntaskan,” katanya.
Dampak Endapan Material Sungai
Berdasarkan data di lapangan, wilayah hulu Sungai Tukka tertimbun material hingga kedalaman sekitar 250 sentimeter akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025. Kondisi ini menyebabkan dasar sungai mengalami peningkatan elevasi, sehingga memperbesar risiko luapan air saat curah hujan tinggi.
Bobby bahkan menyaksikan langsung peningkatan debit air secara cepat saat hujan deras mengguyur area tersebut pada Senin (13/4), yang semakin menegaskan urgensi percepatan pembangunan cekdam.
“Harapan kami tidak ada kendala, sehingga pekerjaan ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Dukungan Pemkab dan Target Pemulihan
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penuh upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kami memastikan seluruh kebutuhan untuk mendukung rencana pemulihan hingga 2028 dapat terpenuhi,” kata Masinton.
Upaya pemulihan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan sektor swasta, dalam mempercepat penanganan dampak bencana serta memperkuat infrastruktur mitigasi di wilayah rawan.
