Topikseru.com, Bandung – Di tengah upaya memperkuat layanan Kesehatan dasar, Indonesia masih menghadapi persoalan serius: jutaan anak belum pernah menerima satu dosis pun imunisasi.
Kementerian Kesehatan mencatat, sekitar 2,3 juta anak masuk kategori zero dose—istilah untuk anak yang sama sekali belum mendapatkan vaksin, baik campak, polio, maupun DPT. Angka ini merupakan akumulasi dari 2023 hingga 2025, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah anak tanpa imunisasi terbanyak keenam di dunia.
“zero dose adalah anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, tidak diimunisasi campak, tidak diimunisasi polio, tidak diimunisasi DPT, dan lainnya,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat kunjungan lapangan di Bandung seperti dilaporkan CNA, Selasa (12/5/2026) .
Akibatnya, anak-anak tanpa imunisasi tersebut tidak memiliki perlindungan dari penyakit berbahaya—dan dalam jumlah besar, mereka dapat menjadi pemicu wabah.
“Sekali mereka zero dose akan membuka peluang menjadi wabah untuk kesakitan dan kematian pada anak,” ujar Dante.
Dampak Pandemi Pada Turunnya Cakupan Imunisasi
Masalah ini tidak muncul tiba-tiba. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu titik balik.
Ketika perhatian pemerintah tersedot pada penanganan pandemi, layanan imunisasi di posyandu ikut menurun. Dampaknya baru terasa beberapa tahun kemudian.
“Akibatnya memang terjadi beberapa tahun kemudian. Salah satu di antaranya adalah Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, yang terjadi beberapa waktu lalu,” kata Dante.
Data pemerintah menunjukkan, cakupan imunisasi lengkap pada bayi terus menurun dalam tiga tahun terakhir—dari 95,3 persen pada 2023 menjadi 87,7 persen pada 2024, dan kembali turun ke 80,2 persen pada 2025.
Padahal, untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity), cakupan imunisasi harus melampaui 90 persen.
Masalah lain yang memperumit situasi adalah ketimpangan antarwilayah.
Beberapa daerah mencatat capaian tinggi, seperti Banten dan DKI Jakarta. Namun, di wilayah lain, terutama di kawasan timur Indonesia, angkanya sangat rendah—bahkan hanya 4,5 persen di Papua Pegunungan.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan zero dose bukan hanya soal kesadaran, tetapi juga akses terhadap layanan kesehatan dasar.
“Masalah zero dose tidak hanya terkait dengan capaian imunisasi, tetapi juga menjadi penanda adanya kesenjangan pada akses layanan kesehatan dasar,” kata Tenaga Ahli Kemenkes Indah S Widyahening.
Pikiran Rakyat melaporkan, di Jawa Barat saja, jumlah anak zero dose mencapai sekitar 67.000, dengan sekitar 6.700 anak berada di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari persepsi masyarakat terhadap imunisasi.
“Imunisasi sudah terbukti memberikan daya tahan agar anak-anak kita tumbuh menjadi remaja dan orang dewasa yang produktif,” katanya, dikutip Kompas.com, Selasa (12/5).
Ia menambahkan, perubahan pola pikir menjadi kunci.
Misinformasi dan Faktor Kepercayaan
Selain akses, tantangan besar datang dari misinformasi.
Sebagian orang tua masih percaya bahwa imunisasi berbahaya atau dapat menyebabkan autisme—klaim yang tidak terbukti secara ilmiah.
“Studi empiris terhadap jutaan orang di seluruh dunia, tidak pernah menunjukkan efek samping,” tegas Dante.
Isu lain yang kerap muncul adalah kekhawatiran terkait kandungan vaksin.
Ia menegaskan bahwa vaksin campak tidak mengandung unsur yang dikhawatirkan sebagian kelompok, dan telah melalui pengujian, termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia.
Pemerintah kini tidak hanya fokus pada imunisasi rutin, tetapi juga mengejar anak-anak yang tertinggal melalui program imunisasi kejar.
Setiap anak yang belum diimunisasi akan didata dan didorong untuk melengkapi vaksinasi sesuai jadwal.
“Kita tidak mau lagi ada anak Indonesia yang sakit, apalagi sakit berat sampai lumpuh atau bahkan meninggal,” kata Ketua Tim Kerja Imunisasi Kemenkes Gertrudis Tandy.
