MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan: Pukulan Telak bagi Praktik Kekuasaan Ganda

Topikseru.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk palu penting yang bisa mengubah wajah birokrasi Indonesia. Dalam putusan terbarunya, MK secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta, hingga pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD.

Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/8/2025) sore.

“Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Frasa Baru dalam Undang-Undang

Awalnya, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya melarang menteri merangkap jabatan. Kini, berkat putusan MK, frasa “wakil menteri” resmi ditambahkan ke dalam norma tersebut.

Pasal itu kini berbunyi:
“Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.”

Dari Advokat ke Ojek Online

Perkara ini bermula dari permohonan advokat Viktor Santoso Tandiasa dan pengemudi ojek daring, Didi Supandi.

Meski permohonan Didi tidak diterima lantaran dinilai tak memiliki kedudukan hukum, permohonan Viktor membuahkan hasil signifikan.

MK menilai, jika larangan rangkap jabatan hanya berlaku bagi menteri, sementara wakil menteri tidak, maka ada celah ketidakadilan dan potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dua Hakim Berbeda Pendapat

Meski putusan ini bersifat final dan mengikat, tidak semua hakim konstitusi sepakat. Dua hakim, yakni Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani, menyatakan dissenting opinion.

Sayangnya, alasan perbedaan pendapat mereka tidak dirinci dalam amar putusan yang dibacakan.

Pukulan Telak untuk Kekuasaan Ganda

Putusan MK ini dianggap sebagai pukulan telak bagi praktik “kekuasaan ganda” yang kerap terjadi di lingkaran elite birokrasi.

Sebab, selama ini jabatan wakil menteri kerap disorot publik lantaran sebagian perwiranya juga duduk di kursi komisaris BUMN atau lembaga lain.

Dengan adanya putusan tersebut, ruang manuver para pejabat negara semakin sempit. Tidak ada lagi ruang legal bagi wakil menteri untuk menumpuk jabatan dan sumber penghasilan dari berbagai lini kekuasaan.