Ringkasan Berita
- Dia mengatakan rumah menteri di IKN mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi di atas lahan …
- Menteri Basuki mengatakan kritik Menko Marves LBP itu terkait kecilnya rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
- Namun, dengan konsep campact city, maka menyesuaikan dengan desain pemenang sayembara," kata Menteri PUPR Basuki kepa…
TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku mendapat kritik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Basuki mengatakan kritik Menko Marves LBP itu terkait kecilnya rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dia mengatakan rumah menteri di IKN mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi di atas lahan seluas 1.000 meter persegi.
Menurut Menteri Basuki, LBP protes lantaran rumah tersebut tidak sebesar perumahan dinas menteri di Wiya Chandra, Jakarta Selatan.
“Lebih kecil (ukuran rumah menteri di IKN) dari ukuran yang di Widya Chandra. Bahkan pak Luhut bilang, loh kok kecil? Mestinya bisa lebih besar. Namun, dengan konsep campact city, maka menyesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” kata Menteri PUPR Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/3).
Di sisi lain, Basuki mengatakan dia mulai berkantor di IKN Nusantara pada Juli 2024. Hal tersebut mengingat pembangunan rumah menteri mulai rampung.
Kendati demikian, dia memastikan terkait fasilitas maupun perumahan menteri di IKN tidak semewah dibandingkan dengan rumah menteri di Widya Chandra.
“Enggak (mewah). Fasilitasnya, ya biasa kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat dan sama semua itu tipe bangunannya. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Jadi, engga lebih mewah, yang di Widya Chandra lebih mewah,” ujar Menteri Basuki.
Progres Pembangunan
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengebut pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di IKN agar rampung pada Juli 2024.
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menjelaskan hingga periode 8 Februari 2024 progres pembangunan RTJM hampir rampung dan telah mencapai 78 persen.
“Kalau pembangunan rumah tapak jabatan menteri tuh (progresnya) sudah 78persen,” ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (16/2).
Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri telah bertambah pada kisaran 80 persen. Pasalnya, kata Danis, rata-rata progres proyek di IKN dalam satu minggu meningkat 2 hingga 3 persen.
Seiring dengan hal itu, Danis optimis konstruksi rumah tapak jabatan menteri dapat mulai commisioning pada Juni 2024 dan mulai siap ditinggali oleh para Menteri yang hendak pindah ke IKN pada Juli 2024.(*)
Sumber: Bisnis.com
