Topikseru.com – Pemerintah Iran dilaporkan tengah menyiapkan kebijakan pembatasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling vital di dunia. Dalam skenario terbaru, jumlah kapal yang diizinkan melintas diperkirakan tidak lebih dari sekitar 12 unit per hari.
Langkah ini menjadi sorotan global karena Selat Hormuz selama ini menjadi jalur distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak mentah, produk petroleum, dan gas alam cair (LNG) dunia.
Biaya Melonjak, Tekanan ke Pasar Energi
Tak hanya membatasi jumlah kapal, Iran juga disebut menerapkan biaya tinggi bagi kapal yang ingin melintas. Untuk kapal tanker berukuran besar, biaya yang dikenakan bisa mencapai 2 juta dolar AS atau setara sekitar Rp34,2 miliar per kapal.
Kondisi ini membuat para pemilik kapal dari berbagai negara mulai melakukan negosiasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran demi mendapatkan izin melintas.
Selain itu, kapal yang diizinkan beroperasi diwajibkan melalui jalur khusus yang telah ditentukan, serta memenuhi prosedur perizinan yang ketat.
Dampak Geopolitik dan Kesepakatan Sementara
Kebijakan ini muncul di tengah dinamika geopolitik yang masih memanas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan gencatan senjata sementara selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran.
Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Selat Hormuz kembali dibuka untuk aktivitas pelayaran internasional, meskipun kini dengan pengawasan dan pembatasan yang lebih ketat.
Potensi Efek Domino Global
Pembatasan ini berpotensi menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok energi global. Dengan berkurangnya kapasitas kapal yang melintas, distribusi minyak dan LNG bisa mengalami hambatan, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga energi dunia.
Para analis menilai, jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pengimpor energi, tetapi juga sektor industri dan transportasi global.
Langkah Iran dalam mengontrol Selat Hormuz menunjukkan bagaimana jalur strategis ini tetap menjadi instrumen penting dalam peta geopolitik dan ekonomi dunia. Ke depan, perkembangan kebijakan ini akan menjadi indikator utama stabilitas pasokan energi global.
