Topikseru.com, Jakarta — Pengadaan motor listrik BGN untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik setelah nilai anggarannya mencapai triliunan rupiah.
Kebijakan yang berjalan saat Dadan Hindayana masih memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) itu memunculkan perdebatan soal urgensi, efisiensi, hingga prioritas penggunaan anggaran.
Program pengadaan kendaraan operasional tersebut disebut ditujukan untuk mendukung distribusi dan operasional lapangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Nilai Pengadaan Motor Listrik BGN Capai Triliunan Rupiah
pengadaan motor listrik MBG tercatat muncul dalam sejumlah paket pengadaan yang berkaitan dengan operasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Data pengadaan menunjukkan salah satu paket pembelian kendaraan roda dua pada 2025 memiliki nilai sekitar Rp1,22 triliun untuk ribuan unit kendaraan operasional.
Selain itu, terdapat pengadaan lain dengan nilai ratusan miliar rupiah yang diperuntukkan bagi wilayah operasional berbeda.
Besarnya nilai anggaran inilah yang kemudian memicu diskusi publik mengenai efektivitas penggunaan dana di tengah perluasan Program Makan Bergizi Gratis.
Realisasi Pengadaan Belum Capai Target
BGN sebelumnya menjelaskan realisasi pengadaan belum sepenuhnya mencapai target.
Hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia disebut baru menyelesaikan sekitar 85 persen dari total unit yang direncanakan.
Dari target puluhan ribu unit kendaraan operasional, realisasi yang tercapai masih berada di bawah jumlah kontrak awal.
Skema pembayaran pengadaan disebut dilakukan secara bertahap mengikuti progres penyelesaian unit.
Alasan Operasional di Balik Pengadaan
Pihak BGN menyebut motor listrik tersebut disiapkan untuk menunjang operasional lapangan, terutama di daerah terpencil.
Menurut penjelasan saat itu, kendaraan roda dua dinilai lebih efektif digunakan untuk menjangkau desa-desa dan wilayah dengan akses terbatas.
“Harga pasaran Rp52 juta, kita beli sekitar Rp42 juta per unit,” ujar Dadan dalam penjelasannya mengenai pengadaan kendaraan operasional tersebut.
BGN juga menilai kendaraan operasional menjadi bagian penting dalam memperkuat distribusi layanan pemenuhan gizi ke berbagai daerah.
Harga Rp42 Juta per Unit Jadi Perdebatan
Salah satu aspek yang paling banyak diperbincangkan publik adalah harga motor listrik Dadan Hindayana yang disebut berada di kisaran Rp42 juta per unit.
Meski pihak BGN menyebut harga tersebut lebih rendah dibanding harga pasar, sebagian publik mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Polemik semakin berkembang karena jumlah unit yang direncanakan mencapai puluhan ribu kendaraan.
Kritik Soal Efisiensi Anggaran
Perdebatan mengenai motor listrik BGN juga menyentuh aspek prioritas anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyampaikan bahwa pengadaan kendaraan operasional sempat ditolak karena anggaran dinilai seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan utama program.
Menurutnya, sistem pengawasan anggaran kemudian diperbaiki agar proses serupa dapat diawasi lebih ketat.
Pernyataan tersebut memperluas diskusi publik mengenai bagaimana anggaran MBG sebaiknya dialokasikan antara kebutuhan operasional dan kebutuhan inti program.
Baca juga: Kantor BGN Digeledah Kejagung, Dadan Hindayana Dikabarkan Dijemput Penyidik
Polemik yang Masih Jadi Perhatian Publik
Hingga kini, pengadaan motor listrik MBG masih menjadi salah satu kebijakan yang sering dibahas ketika membicarakan tata kelola program gizi Nasional.
Meski pemerintah menyebut kendaraan tersebut penting untuk operasional, kritik mengenai efisiensi dan prioritas penggunaan anggaran masih terus muncul di ruang publik.
