Ringkasan Berita
- Karena yang kena (pembatasan) itu (seperti) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena," kata Luhut di sela perhel…
- Dia menyebut kebijakan tersebut hanya membatasi pembelian BBM Pertalite untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
- "Tidak akan, tidak akan (mengganggu daya beli).
TOPIKSERU.COM, BADUNG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.
Dia menyebut kebijakan tersebut hanya membatasi pembelian BBM Pertalite untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
“Tidak akan, tidak akan (mengganggu daya beli). Karena yang kena (pembatasan) itu (seperti) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” kata Luhut di sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2, di Badung, Bali, Senin (2/9).
Menko Marves Luhut juga memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Pembatasan pembelian BBM subsidi bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada yang berhak.
“Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan mendapat subsidi,” tegas Luhut.
Pertamina Patra Niaga terus mendorong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code.
Hingga 2 September 2024, tercatat ada 4.122.358 nomor kendaraan telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.
Pendaftaran QR Code berlaku untuk kendaraan roda empat.
“Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat dan dukungan pada kebijakan Pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM Subsidi ke depannya,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam siaran persnya, Selasa (3/9).
Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite berlangsung secara bertahap. Saat ini, pendaftaran terfokus di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan sebagian wilayah di Kepulauan Riau.
Kemudian, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.
“Kami berharap tahap pertama bisa tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat Oktober-November 2024,” ujar Heppy Wulansari.(antara/topikseru.com)
