- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Kota Medan,…
- Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap semakin luasnya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai sektor sipil…
- Aksi yang berlangsung hingga menjelang waktu Magrib itu diwarnai orasi dari sejumlah perwakilan mahasiswa yang menyuarakan kekhawatiran atas peran militer yang dinilai …
Topikseru.com, Medan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Kota Medan, Rabu (17/6/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap semakin luasnya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai sektor sipil dan program pemerintah.
Aksi yang berlangsung hingga menjelang waktu Magrib itu diwarnai orasi dari sejumlah perwakilan mahasiswa yang menyuarakan kekhawatiran atas peran militer yang dinilai telah melampaui fungsi utamanya di bidang pertahanan negara.
Ketua DPC GMNI Medan, Damses Sianturi, mengatakan pihaknya menyoroti keterlibatan TNI dalam sejumlah proyek strategis nasional (PSN) dan berbagai program pemerintah yang dinilai tidak memiliki urgensi untuk dikelola oleh institusi militer.
“Sejauh yang kami lihat, keterlibatan militer dalam sejumlah proyek strategis nasional ditempatkan sebagai pengawas. Pertanyaannya, kenapa harus militer yang menjadi pengawas? Kami khawatir kehadiran mereka justru menimbulkan tekanan terhadap masyarakat di sekitar proyek,” ujar Damses di sela-sela aksi.
Soroti Program MBG hingga Sekolah Rakyat
Selain proyek strategis nasional, GMNI juga mempertanyakan keterlibatan TNI dalam sejumlah program pemerintah lainnya, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Menurut Damses, program-program tersebut merupakan ranah sipil yang seharusnya dikelola oleh kementerian atau lembaga terkait tanpa campur tangan militer.
“Kami tidak melihat urgensi militer diberikan ruang untuk mengendalikan maupun mengelola program-program sipil tersebut,” katanya.
Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan batalyon baru di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurut mereka, penambahan satuan militer baru tidak memiliki kebutuhan strategis yang mendesak dan justru berpotensi membebani anggaran negara.
“Pembangunan batalyon di seluruh daerah saat ini tidak memiliki kebutuhan mendesak. Justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara,” tegas Damses.
Kodim 0201 Medan Ajak Mahasiswa Berdiskusi
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Dandim 0201/Medan Letkol Inf Delli Yudha Adi Nurcahyo memilih tidak memberikan jawaban secara rinci di lokasi aksi.
Ia mengatakan terdapat sekitar 11 poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan seluruhnya akan dibahas lebih lanjut dalam forum diskusi bersama.
“Tadi ada sekitar 11 poin tuntutan yang disampaikan. Kalau dijawab satu per satu di sini tentu membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, kami akan menjadwalkan forum diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) bersama rekan-rekan mahasiswa agar pembahasannya lebih komprehensif dan berbasis data,” ujar Delli.
Menurutnya, dialog menjadi langkah terbaik agar seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan dan argumentasi secara terbuka berdasarkan data dan fakta.
Aksi Berlangsung Tertib
Meski sempat membakar ban dan melakukan orasi secara bergantian, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung kondusif.
Massa mahasiswa akhirnya membubarkan diri secara damai menjelang petang, sementara arus lalu lintas di Jalan Pengadilan yang sempat mengalami gangguan berangsur kembali normal.
Aksi GMNI Medan ini menambah daftar gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang menyoroti berbagai isu nasional, termasuk keterlibatan militer dalam sektor sipil dan kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan publik.
