Topikseru.com – Pemerintah mulai mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, hingga perluasan jangkauan penerima manfaat di berbagai daerah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan evaluasi dilakukan agar implementasi program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu poin utama yang tengah dibahas pemerintah ialah perubahan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ke depan ini akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat sehingga insentif untuk SPPG akan mengalami variasi dan itu bisa menghemat sampai Rp 1 triliun dalam satu tahun,” kata Qodari dalam keterangannya, Selasa, 30 Juni 2026.
Skema Insentif SPPG Akan Diubah
Saat ini, seluruh SPPG menerima nilai insentif yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah masyarakat yang dilayani.
Menurut Qodari, pola tersebut dinilai kurang efisien karena setiap wilayah memiliki cakupan penerima manfaat yang berbeda-beda.
Pemerintah berencana menerapkan sistem baru berbasis jumlah penerima layanan agar anggaran Program MBG lebih terukur sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi.
Selain efisiensi anggaran, perubahan skema juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan program di tingkat daerah.
Pemerintah Perbaiki Tata Kelola dan Standar Operasional
Evaluasi juga diarahkan pada penguatan tata kelola operasional SPPG di seluruh Indonesia.
Pemerintah akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan, termasuk memastikan kelengkapan fasilitas, standar kesehatan, serta keamanan operasional dalam proses penyediaan makanan bergizi.
“SPPG yang ada sekarang ini akan ditata lagi dari segi pengelolaannya,” ujar Qodari.
Selain tata kelola, pemerintah turut menyoroti kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Aspek kandungan gizi dan higienitas disebut menjadi perhatian utama agar program MBG benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Produknya berupa makanan, dari nilai gizinya, dari higienitasnya itu juga akan ditata dengan lebih baik,” kata dia.
Fokus Perluasan ke Wilayah 3T dan Kelompok Rentan
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga menargetkan perluasan jangkauan penerima manfaat, terutama di wilayah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini belum terlayani optimal.
Selain masyarakat di wilayah terpencil, perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Qodari menyebut kelompok tersebut merupakan kategori paling rentan mengalami kekurangan gizi sehingga membutuhkan intervensi lebih cepat dan tepat.
“Masa-masa yang paling rawan untuk mengalami kekurangan gizi, sekaligus juga momentum yang paling tepat untuk melakukan intervensi gizi,” ujarnya.
Program MBG Disebut Bagian dari Strategi Kesehatan Nasional
Qodari menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditujukan untuk menekan angka gizi buruk, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar implementasi program semakin terintegrasi.
Sinergi dilakukan bersama pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Pemerintah berharap evaluasi yang dilakukan dapat membuat Program MBG lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
