Topikseru.com – Penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkembang.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus yang salah satu fokusnya berkaitan dengan proyek pengadaan kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bernilai sekitar Rp1 triliun.
Tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Dadan Hindayana, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik mendalami proyek pengadaan 21.801 unit kendaraan listrik operasional yang diduga mengalami penggelembungan anggaran atau mark up.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun,” kata Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kasus ini kemudian memunculkan sorotan publik setelah ribuan unit kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) diketahui masih tersimpan di sebuah lokasi penyimpanan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ribuan Kendaraan Operasional SPPG Masih Tersimpan di Sentul
Sorotan terhadap proyek motor listrik BGN Rp1 triliun semakin menguat setelah beredar unggahan di media sosial yang memperlihatkan banyak kendaraan berlogo BGN belum digunakan.
Baca Juga: Kontroversi Motor Listrik BGN Rp1,2 Triliun, Kebijakan Pengadaan MBG yang Jadi Sorotan
Dalam unggahan akun Instagram @liputancikarang pada Minggu (7/6/2026), terlihat ribuan unit kendaraan operasional SPPG masih tertutup terpal di kawasan Sentul.
“Ribuan Motor Listrik SPPG terpantau masih tersimpan di gudang kawasan Sentul, Kabupaten Bogor,” tulis unggahan tersebut.
Dari dokumentasi yang beredar, armada berwarna biru dengan logo BGN terlihat memenuhi area penyimpanan. Sejumlah unit terdiri dari model skuter matik hingga tipe trail yang tersusun rapi dan belum menunjukkan tanda-tanda penggunaan.
Jumlah Kendaraan Disebut Semakin Banyak
Berdasarkan pengamatan di lokasi, jumlah unit yang tersimpan disebut bertambah dibanding kondisi beberapa bulan sebelumnya.
Pada April 2026, armada listrik itu sebelumnya terlihat berada di sisi area fasilitas milik produsen Emmo Electric Mobility. Namun kini jumlahnya disebut semakin banyak hingga memenuhi bagian depan lokasi penyimpanan.
Tak hanya deretan kendaraan operasional, sebuah truk kontainer bertuliskan PT Yasa Artha Tunggal (YAT) juga terlihat berada di sekitar area tersebut.
Meski akses masuk tampak terbuka, aktivitas di lokasi terpantau minim. Tidak terlihat lalu lalang kendaraan distribusi maupun pekerja selama pemantauan berlangsung.
Baca Juga: Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator di Kasus Korupsi MBG, Klaim Bukan Aktor Utama
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola lokasi terkait status penyimpanan maupun jadwal distribusi kendaraan operasional untuk para Kepala SPPG.
Dadan Hindayana Pernah Klaim Harga di Bawah Pasaran
Sebelum proyek ini menjadi sorotan, Dadan Hindayana saat masih menjabat sebagai Kepala BGN sempat menjelaskan alasan pengadaan ribuan kendaraan operasional tersebut.
Kala itu, ia menyebut harga pembelian berada di bawah nilai pasar.
“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, April 2026.
Menurut Dadan, pengadaan armada tersebut telah masuk dalam alokasi anggaran BGN tahun 2025 guna mendukung operasional program MBG.
Target awal pengadaan disebut mencapai sekitar 24.400 unit, namun realisasi akhirnya berada di kisaran 21.800 unit.
Dugaan Mark Up Masih Didalami Penyidik
Saat ini, penyidik Kejagung masih mendalami seluruh rangkaian proyek pengadaan kendaraan operasional tersebut, termasuk dugaan mark up yang muncul dalam proses pengadaan.
Keberadaan ribuan unit yang belum digunakan ikut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas distribusi dan pelaksanaan proyek bernilai fantastis tersebut.
Penyidikan masih terus berlangsung untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek motor listrik BGN Rp1 triliun yang kini menjadi salah satu perhatian publik
