Topikseru.com, Tapanuli Selatan – Puluhan massa yang tergabung dalam Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Kamis (21/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan skandal dana program sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan yang disebut menyeret nama Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu.
Massa terlihat membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi di depan kantor bupati. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dana secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Massa Sempat Masuk ke Area Kantor Bupati
Dalam aksi tersebut, massa juga sempat masuk ke area kantor pemerintahan karena merasa tidak kunjung ditemui oleh Bupati maupun Wakil Bupati Tapanuli Selatan.
Beberapa peserta aksi bahkan melakukan penyisiran di dalam kantor untuk mencari keberadaan pimpinan daerah.
Meski demikian, aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan situasi tetap terkendali.
Desak Klarifikasi Terbuka dari Gus Irawan
Dalam pernyataan sikapnya, massa menilai pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi dan kewajiban konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Mereka juga meminta Gus Irawan Pasaribu memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat terkait dugaan yang berkembang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah publik.
“Kami meminta Gus Irawan Pasaribu memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat guna menghindari kegaduhan publik yang terus berkembang,” ujar Koordinator Aksi, Marwan Harianja dalam keterangan tertulis yang diterima Topikseru.com.
Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi
Selain mendesak keterbukaan informasi, massa juga menyatakan dukungan terhadap langkah KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait dana program sosial dan CSR tersebut.
Mereka menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa memandang jabatan atau kekuasaan pihak yang diduga terlibat.
Dalam tuntutannya, massa turut menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik serta menghambat pembangunan daerah.
Tegaskan Aksi Dilindungi Konstitusi
Koordinator aksi menyebut demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin undang-undang.
Massa juga menyatakan komitmen menjaga aksi tetap damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terkait tuntutan massa tersebut.
