Topikseru.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mulai menggunakan layanan teknologi pemerintahan atau Government Technology (GovTech) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pada akhir tahun 2025.
Hal itu diungkapkan Luhut dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6).
Menurutnya, penggunaan GovTech merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal nasional yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program bansos,” kata Luhut.
Dia menambahkan bahwa digitalisasi layanan publik bertujuan tidak hanya memangkas pemborosan anggaran, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bansos.
GovTech Siap Diluncurkan Agustus
Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menargetkan peluncuran resmi GovTech Indonesia pada 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari komitmen membangun Digital Public Infrastructure (DPI).
“Itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto mendorong untuk bergerak cepat dengan teknologi,” ujar Luhut.
Upaya ini didukung oleh sejumlah proyek digitalisasi lain yang telah berjalan lebih dulu, seperti e-katalog pengadaan pemerintah – yang kini telah menjangkau 90 persen pengadaan—dan Simbara, sistem informasi sektor mineral dan batu bara.
