Ringkasan Berita
- Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
- Menurut Purbaya, penyelesaian masalah pembiayaan proyek strategis ini diarahkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Ana…
- Menurut Dony, proyek KCIC memberi dampak ekonomi signifikan.
Topikseru.com – Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Menurut Purbaya, penyelesaian masalah pembiayaan proyek strategis ini diarahkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga baru yang digadang bisa menutup beban investasi lewat manajemen dan dividen yang solid.
“Kalau ini kan dibuat Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Jadi bukan APBN yang nanggung,” kata Purbaya.
Pemerintah Tak Ingin Beban Infrastruktur Hanya Ditanggung Negara
Menkeu Purbaya menegaskan pemerintah tak ingin semua proyek infrastruktur strategis kembali membebani fiskal negara. Skema kerja sama swasta dan pemerintah menjadi jalan tengah agar APBN lebih sehat.
“Kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi memang harus dipisahkan antara swasta dengan pemerintah,” ujarnya.
Dua Skema Penyelamatan KCIC
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, membeberkan dua skema penyelesaian yang ditawarkan:
- Penambahan ekuitas (equity injection).
- Pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah, sebagaimana praktik di industri perkeretaapian lain.
Menurut Dony, proyek KCIC memberi dampak ekonomi signifikan. Selain memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung, jumlah penumpang harian kini mencapai 30 ribu orang per hari.
“Kita harus jaga keberlanjutan KCIC, apalagi sekarang sudah jadi bagian dari KAI,” ujarnya.
Negosiasi Utang dengan China
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menegaskan proses negosiasi restrukturisasi utang KCIC dengan pihak China masih berlangsung.
“Negosiasi sedang berjalan, baik dengan pemerintah maupun perusahaan mitra dari China,” kata Rosan, Rabu (8/10).
Rosan menekankan restrukturisasi tidak hanya untuk solusi jangka pendek, tetapi juga reformasi menyeluruh atas struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak berulang.
