Topikseru.com, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 setelah muncul polemik penilaian dalam babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di Media sosial.
Kasus tersebut menjadi sorotan publik setelah tayangan perlombaan memperlihatkan adanya dugaan ketidakkonsistenan penilaian dewan juri terhadap jawaban peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (11/5/2026), pihak Setjen MPR RI menyatakan menghormati berbagai perhatian, kritik, dan masukan masyarakat terkait penyelenggaraan lomba pendidikan kebangsaan tersebut.
“Panitia pelaksana dari Setjen MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” demikian bunyi keterangan resmi tersebut.
MPR RI Janji Evaluasi Menyeluruh
MPR RI menegaskan bahwa kegiatan pendidikan seperti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar harus menjunjung tinggi prinsip sportivitas, objektivitas, keadilan, dan nilai edukatif bagi peserta didik.
Karena itu, evaluasi tidak hanya menyasar aspek teknis perlombaan, tetapi juga menyangkut mekanisme penilaian dan sistem verifikasi jawaban peserta.
Beberapa poin evaluasi yang akan dilakukan meliputi:
- Kejelasan artikulasi jawaban peserta
- Mekanisme penilaian dewan juri
- Sistem verifikasi jawaban
- Tata kelola keberatan peserta
- Transparansi proses lomba
MPR RI menyebut langkah tersebut penting agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan berjalan lebih profesional, akuntabel, dan transparan.
Kronologi Polemik Cerdas Cermat 4 Pilar
Polemik bermula saat final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang mempertemukan tiga sekolah, yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.
Dalam sesi pertanyaan rebutan, dewan juri memberikan pertanyaan mengenai lembaga yang harus dipertimbangkan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMA Negeri 1 Pontianak menjawab:
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Namun jawaban tersebut justru dianggap salah dan membuat regu C mendapat pengurangan lima poin.
Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada regu lain. Regu B dari SMA Negeri 1 Sambas memberikan jawaban identik dan dinyatakan benar oleh dewan juri dengan nilai penuh.
Situasi itu memicu protes dari peserta regu C yang merasa jawaban mereka sama persis dengan jawaban regu B.
Video momen tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet yang mempertanyakan objektivitas penilaian dewan juri.
Respons Dewan Juri Jadi Sorotan
Dalam tayangan video yang beredar, salah satu dewan juri menyebut jawaban regu C tidak menyebut unsur “Dewan Perwakilan Daerah (DPD)” secara jelas.
Sementara pihak peserta menegaskan bahwa jawaban tersebut telah mereka sampaikan lengkap.
Perdebatan singkat antara peserta dan dewan juri itu kemudian menjadi perhatian publik, terutama terkait pentingnya transparansi penilaian dalam kompetisi pendidikan Nasional.
MPR RI pun mengimbau seluruh pihak tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati seluruh peserta didik yang mengikuti perlombaan tersebut.
Komitmen MPR RI Jaga Integritas Pendidikan Kebangsaan
Setjen MPR RI menegaskan pihaknya akan menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan pendidikan kebangsaan yang inklusif dan berintegritas.
Selain itu, MPR juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar 2026.
“Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang edukatif dan berintegritas,” tulis pernyataan tersebut.
