Topikseru.com, Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan memulai fase pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Perusahaan akan melakukan verifikasi invoice jual beli. Sekaligus menjadi perantara antara pembeli di pasar ekspor dan penjual dari dalam negeri.
“Memasuki fase kedua mulai Januari 2027, PT DSI akan mulai membeli komoditas langsung dan menjualnya ke pasar ekspor atau pasar global,” ujar Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, yang dikutif Topikseru.com pada Jumat (22/5/2026).
Rosan Roeslani, menambahkan pembentukan PT DSI ditujukan untuk meningkatkan devisa negara yang selama ini berpotensi hilang akibat praktik under invoicing oleh eksportir.
Under invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.
Kondisi tersebut membuat penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal. Sementara devisa hasil ekspor juga kerap disimpan di luar negeri dan tidak masuk ke dalam sistem keuangan domestik.
“Ini inline dengan prinsip OECD, di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak ada lagi potensi uang gelap,” urai Rosan.
Rosan menjelaskan, PT DSI akan beroperasi dalam dua fase. Dengan mekanisme tersebut, perusahaan eksportir nantinya hanya menjual komoditas kepada PT DSI sebelum diekspor sehingga praktik under invoicing dapat ditekan.
“Yang kita coba lakukan adalah reduce semaksimal mungkin. Zero under invoicing, zero transfer pricing,” kata Rosan.
Secara terpisah, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan pembentukan DSI merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional.
“Danantara Indonesia ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, yang akan efektif beroperasi mulai 1 Juni 2026,” ujar Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Rabu (20/5).
Menurut Pandu, DSI akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis hingga memastikan seluruh transaksi berlangsung akuntabel dan sesuai harga pasar.
Tiga komoditas yang akan menjadi fokus intervensi DSI yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.
Selain itu, DSI juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai belum maksimal mendukung perekonomian nasional karena banyak dana tersimpan di luar negeri.
Pandu menambahkan, perusahaan tersebut juga akan melakukan konsolidasi data dan tata kelola ekspor guna meningkatkan efisiensi perdagangan serta pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Ini adalah one platform multiple benefit. Yang kita inginkan, kalau dunia senang, Indonesia harus lebih senang lagi,” ujar Pandu.
Seorang pengusaha di industri pertambangan ketika dimintai komentar soal ini mengatakan. “Saya belum tahu detailnya seperti apa. Jadi terkait ini masih ada pertanyaan saya ”
Kesatu. Working Capital. Untuk membeli dan kemudian mengekspor 555 juta ton batu bara Indonesia per tahun nilainya sekitar US$31 miliar. Artinya, dibutuhkan modal kerja yang berputar sangat cepat. Pembayaran ke produsen harus jalan, sementara pembayaran dari pembeli luar negeri belum tentu langsung masuk. “Gap ini saja bisa puluhan miliar dolar. Danantara baru dibentuk, jadi belum punya track record treasury operasional untuk skala ini.”
Kedua. Blending. Batu bara Indonesia sangat beragam kalori dan kualitasnya. Pembeli besar di China, India, Jepang biasanya memesan batu bara dengan spesifikasi tertentu. “Blending batu bara itu bukan sekadar mencampur, butuh fasilitas fisik, expertise, dan kontrak jangka panjang dengan terminal khusus. Ini bukan kapabilitas yang bisa dibangun dalam enam bulan.”
Artinya, kata dia, siapapun yang memegang posisi eksportir tunggal batu bara, CPO dan bijih besi dan sebagainya akan mengendalikan arus komoditas senilai puluhan miliar dolar per tahun. “Ini konsentrasi kekuasaan ekonomi yang luar biasa besar.”
Debirokratisasi Diapresiasi, Sentralisasi Ekspor Disorot
Dunia usaha menyambut positif komitmen pemerintah membenahi birokrasi dan deregulasi untuk memperbaiki iklim investasi. Namun, pada saat bersamaan, pelaku usaha juga waswas terhadap kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam karena dinilai berpotensi menambah ketidakpastian perdagangan.
Kontras kebijakan tersebut mulai menjadi perhatian pelaku usaha. Di satu sisi, pemerintah berupaya memangkas hambatan investasi dan memperbesar peran swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa sentralisasi tata kelola ekspor justru dapat menambah lapisan administratif baru yang memengaruhi fleksibilitas perdagangan dan hubungan dagang dengan pembeli internasional.
Pebisnis merespon baik komitmen pemerintah membetulkan birokrasi dan deregulasi untuk memajukan iklim investasi. Meski pada saat yang sama, Dunia bisnis juga khawatir pada kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam karena dinilai berpotensi menambah ketidakpastian perdagangan.
Kontras kebijakan tersebut mulai menjadi perhatian pelaku usaha. Di satu sisi, pemerintah berupaya memangkas hambatan investasi dan memperbesar peran swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran pada sentralisasi tata kelola ekspor justru dapat menambah lapisan administratif baru yang memengaruhi fleksibilitas perdagangan dan hubungan dagang dengan pembeli internasional.
