Ringkasan Berita
- Keduanya, yakni pasangan Khairul Kiyedi Pasaribu berpasangan dengan Darwin Sitompul.
- Pasangan nomor urut 2, yakni Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi.
- Dikutip dari kanal e-Announchement di portal resmi tersebut Rabu (25/9), berikut informasi dan total harta kekayaan y…
TOPIKSERU.COM, TAPTENG – Dua pasangan calon menjadi kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah, pada pilkada 2024.
Keduanya, yakni pasangan Khairul Kiyedi Pasaribu berpasangan dengan Darwin Sitompul. Pasangan ini mendapat nomor utu 1. Pasangan nomor urut 2, yakni Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi.
Lantas, berapakah harta kekayaan masing-masing tokoh tersebut? Dilansir dari laman resmi KPK, elhkpn.kpk.go.id data kekayaan para calon tersebut telah diumumkan secara terbuka. Publik dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah.
Dikutip dari kanal e-Announchement di portal resmi tersebut Rabu (25/9), berikut informasi dan total harta kekayaan yang telah dilaporkan para kandidat.
Khairul Kiyedi Pasaribu, disebutkan melaporkan harta kekayaannya per tanggal 31 Desember 2023. Kiyedi berstatus sebagai Ketua DPRD Tapanuli Tengah. Politisi NasDem ini, memiliki harta kekayaan sebanyak Rp955.223.430.
Sementara pasangannya, Darwin Sitompul, disebutkan memiliki kekayaan sebanyak Rp2.496.971.000. Darwin disebut melaporkan kekayaannya per tanggal 31 Desember. Saat melaporkan harta kekayaannya, Wakil Bupati Tapteng periode 2019-2024 ini, berstatus Calon PN (Pejabat Negara).
Berlanjut kandidat bupati Masinton Pasaribu. Politisi PDI Perjuangan itu memiliki harta kekayaan senilai Rp5.307.000.000. Masinton berstatus sebagai anggota DPR RI.
Berbeda dengan data ketiga kandidat tersebut, agaknya data Mahmud Efendi, calon wakil bupati pasangan Masinton Pasaribu tak memiliki data di laman tersebut.
Komisioner KPU Tapteng, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Helman Tambunan menerangkan, secara teknis para calon telah menyerahkan data kekayaannya kepada KPK.
“Iya, sudah dilaporkan,” kata Helman kepada Topikseru.com lewat telepon.
Para calon, kata Helman, kemudian menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN dari KPK kepada KPU. Meski, tanda terima tersebut tidak mencantumkan data laporan jumlah harta kekayaannya.
“Ya mungkin KPK yang belum mengupdate ya,” ucap Helman.
