Topikseru.com, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI resmi menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan tersebut diambil setelah polemik kesalahan penilaian dalam babak final menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Setjen MPR RI mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian yang dilakukan dewan juri saat perlombaan berlangsung di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026).
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
MPR RI Minta Maaf dan Janji Evaluasi Menyeluruh
Setjen MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi. Menurut pihak MPR, kegiatan pendidikan seperti LCC Empat Pilar seharusnya menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.
Karena itu, MPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, mulai dari mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan dalam kompetisi.
“Agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel, tulis Setjen MPR RI.
Selain itu, MPR juga mengapresiasi peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.
Kronologi Polemik Penilaian LCC Empat Pilar
Polemik bermula saat babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang mempertemukan tiga sekolah, yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.
Dalam sesi pertanyaan rebutan, dewan juri memberikan pertanyaan terkait lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab:
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Namun jawaban tersebut justru dinilai salah dan membuat tim mendapat pengurangan lima poin.
Pertanyaan kemudian dilempar ke regu lain. Regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dinilai sama dan justru dinyatakan benar oleh dewan juri.
“Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” ujar salah satu juri, Dyastasita W.B.
Keputusan tersebut memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak yang merasa jawaban mereka identik dengan jawaban regu lain.
Respons Juri Jadi Sorotan Warganet
Video perdebatan antara peserta dan dewan juri yang tayang di kanal YouTube MPRGOID kemudian viral di media sosial.
Dalam video itu, peserta mempertanyakan alasan pengurangan poin karena merasa telah menyebut “Dewan Perwakilan Daerah (DPD)” secara jelas.
Namun pihak juri menilai artikulasi jawaban peserta tidak terdengar dengan baik.
“Artikulasi itu penting. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai tidak mendengar dengan jelas, maka dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” ujar salah satu juri, Indri Wahyuni.
Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dari warganet yang menilai proses penilaian tidak konsisten dan kurang adil.
Evaluasi Jadi Sorotan Publik
Kasus ini menjadi perhatian luas karena LCC Empat Pilar merupakan program pendidikan kebangsaan yang melibatkan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia.
MPR RI menegaskan masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan di masa mendatang.
“Masukan publik menjadi bagian penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” tutup pernyataan tersebut.
